Harianjogja.com, KULONPROGO — Komisi I DPRD Kabupaten Kulonprogo mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap PT Selo Adikarto (SAK), menyusul kondisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut yang dinilai tidak sehat baik dari sisi keuangan maupun operasional.
Dorongan itu mengemuka dalam audiensi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Inspektorat Daerah, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, serta BKAD. Audit komprehensif dinilai penting untuk menentukan arah kebijakan terhadap perusahaan yang kini juga tengah dalam proses penyelidikan oleh kejaksaan.
Ketua Komisi I DPRD Kulonprogo, Suryanto, menegaskan audit sebaiknya dilakukan oleh lembaga independen seperti BPKP.
“Intinya DPRD meminta audit menyeluruh oleh BPKP agar ada kesimpulan dan rekomendasi yang jelas,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Tentukan Nasib Perusahaan
Menurut Suryanto, hasil audit nantinya akan menjadi dasar apakah PT SAK masih layak dipertahankan atau justru harus dihentikan secara permanen.
Ia juga memastikan bahwa persoalan perusahaan tidak akan membebani keuangan APBD secara langsung, meski pemerintah daerah tetap menanggung kerugian dari penyertaan modal.
“Dari total Rp32 miliar, sudah ada dividen sekitar Rp14 miliar. Jadi kerugian sekitar Rp16 miliar,” jelasnya.
Potensi Besar, Realisasi Mengecewakan
DPRD menyayangkan kondisi PT SAK karena secara konsep bisnis dinilai memiliki potensi keuntungan yang besar, terutama dari sektor proyek yang dikelola.
Namun, realisasi di lapangan justru menunjukkan hasil sebaliknya. Suryanto menyoroti adanya dugaan ketidaksesuaian antara laporan administrasi yang terlihat baik dengan kondisi manajemen yang dinilai bermasalah.
“Secara bisnis sebenarnya bagus dan seharusnya menguntungkan, tapi praktiknya berbeda,” katanya.
Ia menambahkan, jika hasil audit merekomendasikan perusahaan tetap berjalan, maka perombakan total manajemen menjadi langkah yang tidak bisa ditawar.
Audit Harus Komprehensif
Sementara itu, Inspektur Daerah Kulonprogo, Arif Prastowo, menilai audit menyeluruh menjadi langkah penting untuk mendapatkan gambaran utuh terkait kondisi perusahaan.
Ia menekankan audit tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan mencakup seluruh periode operasional PT SAK.
“Kalau diaudit lengkap oleh BPKP, hasilnya akan lebih komprehensif dan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD maupun pemerintah daerah,” ujarnya.
Dengan audit yang menyeluruh, pemerintah daerah diharapkan dapat menentukan langkah strategis terhadap PT SAK, baik untuk perbaikan tata kelola maupun pengambilan keputusan jangka panjang terkait keberlanjutan perusahaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
