Foto ilustrasi pertumbuhan ekonomi. / Freepik
Harianjogja.com, JOGJA — Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% pada 2026, namun realistisnya, target ini dinilai masih jauh dari jangkauan. Pandangan ini disampaikan oleh Akhmad Akbar Susamto, Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM).
Menurut Akbar, meski ekonomi Indonesia tergolong resilien, laju pertumbuhan masih terbatas. “Target 8% terdengar ambisius. Sejak 30 tahun terakhir, Indonesia bahkan belum pernah mencapai 7% pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan, proyeksi lembaga internasional maupun nasional seperti IMF, Bank Dunia, ADB, dan lembaga riset domestik menempatkan pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 5%. Konsumsi rumah tangga diprediksi tetap menjadi penyumbang utama Produk Domestik Bruto (PDB), diikuti investasi yang meski berfluktuasi, tetap berperan penting.
Namun, investasi asing (PMA) diperkirakan menurun pada sektor pertambangan, kimia, dan transportasi. Sementara sektor perdagangan luar negeri juga terbatas kontribusinya, seiring tekanan tarif resiprokal Amerika Serikat dan pelemahan harga sejumlah komoditas. Di sisi lain, impor Indonesia diproyeksikan meningkat, terutama dari Tiongkok, akibat pergeseran pasar global dan kelebihan kapasitas manufaktur negara mitra.
Untuk mengantisipasi situasi ini, Akbar menekankan pentingnya efektivitas belanja ekonomi. “Setiap rupiah yang dibelanjakan, termasuk oleh pemerintah, harus menghasilkan output lebih besar,” ujarnya. Ia juga menyoroti APBN 2026 yang defisit Rp689,1 triliun. Meski ekspansif, belanja pemerintah belum sepenuhnya pro-pertumbuhan. Misalnya, pengurangan belanja modal hingga 20% berpotensi menekan pengganda ekonomi yang muncul dari pembentukan modal tetap bruto.
Akbar mencontohkan, program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) memberi kontribusi terhadap PDB, tetapi efek penggandanya relatif terbatas dan manfaat ekonominya muncul secara jangka panjang. “Perlu mendesain program agar efek pengganda dan spillover ekonomi lebih kuat,” tambahnya.
Untuk pertumbuhan jangka panjang, Akbar menekankan tiga strategi utama:
Meningkatkan belanja modal pemerintah serta mempercepat realisasi proyek investasi.
Mendorong investasi swasta dan PMA berkualitas, termasuk pengalihan fokus ke sektor yang menurunkan biaya ekonomi seperti logistik, energi, dan konektivitas.
Menyelaraskan program sosial dan pembangunan dengan agenda produktivitas, termasuk memperbaiki perilaku pelaku ekonomi melalui institusi yang lebih sehat.
“Lebih penting dari sekadar menambah belanja atau investasi, perubahan perilaku ekonomi melalui aturan main (rules of the game) yang lebih sehat menjadi kunci pertumbuhan berkelanjutan,” pungkas Akbar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
