2 hours ago
2
Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap fakta mengejutkan di balik melambungnya harga daging ayam ras yang kini mencekik kantong konsumen.
Berdasarkan temuan di lapangan, tingginya harga di pasar bukan disebabkan oleh minimnya produksi, melainkan akibat praktik distributor besar yang meraup keuntungan tidak wajar hingga mencapai 30 persen.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa kenaikan margin yang sangat fantastis di tingkat spekulan atau middleman ini menjadi indikasi kuat adanya distorsi distribusi.
Amran menyebut kondisi ini sebagai bentuk permainan segelintir pihak yang sengaja memanfaatkan rantai pasok untuk mencari laba berlebih di atas penderitaan jutaan rakyat Indonesia.
“Ayam ras. Juga di tengahnya, 30% keuntungan di middleman-nya, distributor besarnya. Itu tadi sesuai laporan dari Sekjen Mendagri Pak Komjen Tomsi,” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Ia memastikan bahwa stok nasional saat ini sebenarnya dalam kondisi aman, sehingga kenaikan harga yang terjadi murni merupakan ulah oknum yang mencoba mempermainkan stabilitas pangan strategis.
Menyikapi temuan tersebut, pemerintah mendorong aparat penegak hukum (APH) di seluruh Indonesia, mulai dari Ditreskrimsus hingga Kasat Reskrim, untuk melakukan tindakan tegas secara pidana maupun perdata.
Amran menginstruksikan agar tidak ada ruang kompromi bagi siapa pun yang sengaja melanggar aturan distribusi pangan, meskipun kenaikan harga yang dilakukan tergolong kecil karena tetap memberatkan masyarakat luas.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata harga daging ayam ras pada akhir Februari 2026 telah melampaui harga acuan penjualan (HAP) sebesar Rp40.000 per kilogram.
Secara nasional, terjadi kenaikan sebesar 2,21 persen menjadi Rp41.013 per kilogram, dengan lonjakan paling ekstrem tercatat di wilayah Papua seperti Kabupaten Intan Jaya yang menyentuh angka Rp100.000 per kilogram.
Kenaikan harga ini terpantau meluas secara masif di 209 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, meningkat tajam dibandingkan awal bulan yang hanya terjadi di 124 daerah.
Pemerintah terus berupaya melakukan intervensi pasar agar harga kembali di bawah acuan, sembari memastikan setiap praktik spekulasi di jalur distribusi mendapatkan sanksi hukum yang setimpal guna menjaga daya beli masyarakat di berbagai wilayah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
