Konflik Timur Tengah Ancam Harga BBM di Indonesia

Harianjogja.com, SLEMAN—Memanasnya konflik di Timur Tengah dinilai berpotensi memicu efek domino terhadap perekonomian Indonesia. Ancaman lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM), tekanan terhadap nilai tukar rupiah, hingga gangguan operasional biro umrah menjadi risiko yang perlu diantisipasi pemerintah.

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Dr. Fahmy Radhi, mengatakan penutupan Selat Hormuz dapat mendorong harga minyak dunia melonjak tajam. Jika berlangsung dalam waktu lama, harga minyak berpotensi menembus di atas 100 dolar AS per barel.

Menurut Fahmy, ketika pasokan dari Timur Tengah tersendat, Indonesia masih memiliki alternatif impor BBM dari Singapura, Afrika, hingga Rusia. Namun persoalannya bukan pada ketersediaan, melainkan harga yang kemungkinan melonjak.

"Dengan strategi pengadaan dari berbagai sumber tadi, maka kemungkinan kekurangan pasokan itu masih kecil. Hanya risikonya adalah harga beli impor tadi dalam jumlah besar," terang Fahmy, Selasa (3/3/2026).

Ancaman Devisa dan Pelemahan Rupiah

Jika harga minyak tembus di atas 100 dolar AS per barel, kebutuhan anggaran impor BBM Indonesia—yang mencapai jutaan barel per hari—akan membengkak. Kondisi tersebut berpotensi menguras devisa dan menekan nilai tukar rupiah.

"Kalau harganya di atas 100 [dolar AS], ini bisa menguras devisa, rupiah kita akan semakin lemah, akan semakin parah itu," ujarnya.

Fahmy menyebut pemerintah akan dihadapkan pada dilema besar: menaikkan harga BBM subsidi atau mempertahankannya. Jika harga tidak dinaikkan, beban subsidi dalam APBN akan membengkak. Sebaliknya, jika harga dinaikkan, inflasi berpotensi meningkat dan daya beli masyarakat melemah.

"Jadi ini keputusan yang tidak mudah bagi Indonesia dalam kondisi harga minyak dunia yang semakin mahal tadi," tandasnya.

Stok Minyak Dinilai Tak Panjang

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Rimawan Pradiptyo, juga menyoroti potensi gangguan pasokan minyak akibat penutupan Selat Hormuz.

"Ya salah satunya pasti akan masalah suplai minyak yang akan terganggu," ujarnya.

Menurut Rimawan, besarnya dampak sangat bergantung pada durasi dan eskalasi konflik. Ia mengingatkan stok minyak Indonesia tidak cukup untuk bertahan lama jika terjadi gangguan pasokan berkepanjangan.

"Yang jelas sependek pengetahuan saya stok kita untuk minyak itu kan tidak panjang. Kalau kita bicara Jepang dia punya enam bulan atau sembilan bulan. Kita tidak sejauh itu," ungkapnya.

Selain tekanan pasokan, kondisi fiskal Indonesia juga dinilai belum sekuat tahun-tahun sebelumnya. Ditambah lagi, pemerintah akan menghadapi kewajiban pembayaran cicilan utang pada Maret.

"Sudut fiskal juga kita harus lihat, bahwa penerimaan kita tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua adalah ini nanti Maret itu adalah ya kita mulai bayar cicilan," tandasnya.

Dampak ke Umrah dan Penerbangan

Eskalasi konflik, termasuk serangan rudal antara Iran dan Israel, turut memicu penutupan sejumlah bandara di kawasan Timur Tengah. Dampaknya mulai dirasakan biro umrah di Indonesia.

Jika keberangkatan jemaah tertunda, maskapai penerbangan juga berpotensi mengalami penurunan penjualan tiket. Rimawan menilai sektor penerbangan dan pelayaran perlu dicermati.

"Lihat saja penerbangan sekarang. Penerbangan mana yang kemudian akan terhenti. Apakah penerbangan ke Qatar masih karena kan serangannya kemarin ke Qatar, ke Uni Emirat Arab. Apakah ke Dubai itu masih lancar atau tidak dan lain sebagainya," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah perlu berhati-hati dan mengevaluasi kebijakan yang menyerap anggaran besar di tengah potensi kontraksi ekonomi.

"Ya sebenarnya pemerintah perlu mengevaluasi berbagai kebijakan yang selama ini mungkin terlalu costly. Penerimaan negara kita kan sudah sub-optimum. Sekarang masih ada kemungkinan kontraksi ekonomi akibat perang. Lha ini kan kita harus memikirkan untuk mengencangkan ikat pinggang," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News