Foto ilustrasi impor dan eksport. / Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan tengah menyiapkan strategi khusus untuk mengamankan kinerja perdagangan internasional di tengah ketidakpastian situasi geopolitik global.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa gangguan pada rantai pasok dunia justru harus dilihat sebagai peluang bagi produk nasional untuk mengisi kekosongan pasar yang ditinggalkan oleh negara-negara penyuplai yang terdampak konflik.
Dinamika di wilayah Timur Tengah dinilai menjadi faktor utama yang mengubah peta perdagangan internasional saat ini.
Budi Santoso menjelaskan bahwa ketika global supply chain terganggu, akan muncul ceruk pasar di negara tujuan ekspor tertentu yang sebelumnya bergantung pada pasokan dari wilayah konflik, sehingga Indonesia harus bergerak cepat melakukan pemetaan.
“Kalau krisis geopolitik itu biasanya akan mengubah peta perdagangan. Ketika global supply chain terganggu akan ada pasar yang kosong karena pemasoknya terhambat,” kata Budi di Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Sebagai langkah konkret, pemerintah kini memetakan sejumlah negara yang dinilai relatif stabil dan tidak terdampak langsung oleh konflik untuk dijadikan target pasar alternatif.
Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) dan Afrika diprediksi menjadi tujuan ekspor yang sangat potensial karena memiliki ketahanan ekonomi yang cukup baik di tengah gejolak global.
Kementerian Perdagangan juga berencana melakukan pertemuan intensif dengan para pelaku usaha guna mengidentifikasi kendala teknis yang dihadapi di lapangan.
Hingga saat ini, pemerintah memang belum merilis angka pasti mengenai potensi penurunan nilai ekspor, namun evaluasi terus dilakukan dengan menggandeng para eksportir untuk mendapatkan perhitungan yang lebih akurat.
“Kami akan bertemu para eksportir untuk mengetahui secara teknis kira-kira masalahnya di mana. Kita harus mencari pasar lain ketika pasar tertentu terganggu,” tuturnya menegaskan pentingnya diversifikasi pasar.
Guna mendukung penetrasi produk lokal ke pasar baru tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan program business matching.
Program ini bertujuan mempertemukan langsung eksportir Indonesia dengan pembeli potensial (buyer) dari mancanegara, sehingga transaksi perdagangan dapat terjalin secara lebih efisien tanpa terhambat birokrasi yang kompleks.
Keberhasilan program fasilitasi sebelumnya, yakni UMKM BISA Ekspor, menjadi modal optimisme bagi pemerintah.
Sepanjang tahun 2025, program tersebut sukses memfasilitasi 1.217 pelaku usaha dengan nilai transaksi mencapai 134,87 juta dolar AS atau sekitar Rp2,27 triliun, yang membuktikan bahwa produk UMKM Indonesia memiliki daya saing tinggi untuk menembus pasar internasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara

2 hours ago
1

















































