Sebut Anggaran MBG Fantastis, Mahasiswa Bantul Tuntut Evaluasi Total

Harianjogja.com, BANTUL—Polemik anggaran Makanan Bergizi Gratis (MBG) memantik kritik keras dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bantul.

Mereka menilai pengalihan dana pendidikan hingga Rp223,5 triliun untuk program MBG berisiko menekan kualitas dan akses pendidikan, sehingga perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Ketua Umum PC PMII Bantul, Yudi Sipriadi, mengungkapkan adanya pengalihan anggaran pendidikan dalam jumlah signifikan untuk menyokong program MBG.

Menurut perhitungan mereka, ruang fiskal yang semestinya dipakai memperbaiki fasilitas sekolah dan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik menjadi menyempit.

“Program MBG ini mengancam masa depan anak bangsa. Anggaran pendidikan yang dipangkas jumlahnya sangat besar untuk dialokasikan ke program ini, yakni sekitar Rp223,5 triliun,” tegas Yudi saat memberikan keterangan kepada Harian Jogja, Senin (2/3/2026).

Di Bumi Projotamansari, mahasiswa menilai pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan generasi masa depan, sehingga kebijakan apa pun yang bersinggungan dengan sektor ini tidak boleh menurunkan standar mutu maupun membatasi akses belajar.

Yudi menambahkan, anggaran sebesar itu sejatinya dapat memberi dampak luas bila tetap difokuskan pada kepentingan pendidikan, termasuk menjamin kesejahteraan guru honorer dan memperluas akses anak muda mengenyam pendidikan formal.

Meski pemerintah menyatakan program MBG dapat mendukung peningkatan konsentrasi dan kualitas belajar melalui asupan gizi, PMII Bantul mempertanyakan transparansi distribusi anggaran serta kelayakan mutu makanan di lapangan.

Perdebatan yang terus berkembang di masyarakat dinilai menunjukkan masih adanya celah kebijakan yang berpotensi memunculkan persoalan baru bagi dunia pendidikan nasional.

Lebih jauh, organisasi mahasiswa tersebut mendesak adanya penjelasan terbuka mengenai mekanisme penentuan sekolah penerima manfaat program MBG dan sistem pengawasan distribusi makanan. PMII Bantul menyatakan akan terus mengawal dan menguatkan advokasi apabila evaluasi menyeluruh terhadap anggaran MBG tidak segera dilakukan.

Mereka berharap pemerintah tidak mengabaikan aspirasi publik, mengingat hak atas pendidikan yang setara serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah harus tetap menjadi prioritas kebijakan.

Persoalan akses pendidikan di wilayah pelosok yang masih sulit dijangkau juga dinilai lebih mendesak untuk diselesaikan. Yudi menekankan ruang fiskal semestinya diprioritaskan untuk peningkatan kualitas guru, pembenahan bantuan pendidikan, dan memastikan kesetaraan akses bagi seluruh anak bangsa.

Hingga kini, dorongan agar pemerintah merespons kritik masyarakat terus menguat, terutama guna menjamin agar hak pendidikan tidak semakin terpinggirkan akibat pengalihan anggaran yang dinilai kurang tepat sasaran dan berpotensi memengaruhi masa depan sektor intelektual di Indonesia dalam jangka panjang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News