Harianjogja.m, JAKARTA—Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan serius terkait kondisi iklim di Indonesia pada tahun ini.
Berdasarkan hasil analisis terbaru, musim kemarau 2026 diprediksi akan berlangsung lebih panjang dan memiliki sifat yang relatif lebih kering jika dibandingkan dengan periode tahun 2025 lalu.
Kepala BMKG, Profesor Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa awal musim kemarau di sebagian besar wilayah nusantara akan datang lebih maju dari jadwal normalnya.
Perubahan pola ini menuntut kewaspadaan ekstra bagi berbagai sektor, terutama pertanian dan manajemen sumber daya air, mengingat potensi defisit curah hujan yang cukup signifikan di banyak daerah.
"Diprediksi di sebagian besar wilayah Indonesia, datangnya akan lebih maju. Kemudian juga nanti akan lebih panjang ya. Ini kalau bahasa awamnya bahwa di tahun 2026 itu relatif lebih kering daripada tahun 2025," ujar Faisal Fathani saat ditemui di Kantor BMKG Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Awal musim kering ini diproyeksikan mulai menyentuh 114 zona musim pada April 2026 sebelum akhirnya meluas secara bertahap pada bulan Mei dan Juni.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Dr. Ardhasena Sopaheluwakan, merinci bahwa sebanyak 451 zona musim di Indonesia diprediksi akan mengalami kondisi di bawah normal atau cenderung lebih kering.
Sementara itu, hanya sekitar 245 zona musim yang diperkirakan masih berada dalam kategori kondisi normal, sehingga risiko kekeringan menjadi ancaman nyata yang perlu diantisipasi sejak dini.
Wilayah yang wajib meningkatkan kewaspadaan karena potensi kemarau ekstrem meliputi Aceh, sebagian besar Pulau Sumatera, Kepulauan Bangka Belitung, hingga sebagian besar Pulau Jawa.
Kondisi serupa juga membayangi wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta hampir seluruh daratan Kalimantan dan Sulawesi yang diprediksi akan mengalami masa tanpa hujan yang lebih ekstrem dari biasanya.
Di bagian timur Indonesia, potensi kekeringan di bawah normal juga menghantui Maluku, Maluku Utara, hingga sebagian besar wilayah Papua mulai dari Papua Barat Daya hingga Papua Selatan.
Kondisi atmosfer yang lebih kering ini berisiko memicu peningkatan titik panas atau hotspot yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, sehingga koordinasi antarlembaga sangat diperlukan untuk memitigasi dampak buruk fenomena iklim ini di seluruh pelosok negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara

3 hours ago
1

















































