35 Anak di Gunungkidul Lolos Sekolah Rakyat 2026, Data Final Tunggu SK

Foto ilustrasi sekolah rakyat, dibuat menggunakan AI ChatGPT.

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Sebanyak 35 anak asal Kabupaten Gunungkidul dipastikan masuk dalam kuota penerimaan program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027. Meski demikian, kepastian data penerima secara rinci masih menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY, Sri Sultan HB X.

Ketua Tim Program Keluarga Harapan (PKH) Gunungkidul, Risman Setyo Nugroho, mengatakan jumlah tersebut baru sebatas kuota wilayah. Hingga saat ini, daftar nama dan alamat siswa yang diterima belum ditetapkan secara resmi.

“Informasi yang kami terima baru sebatas kuota, yakni 35 anak dari Gunungkidul. Untuk by name by address masih menunggu SK,” ujarnya, Rabu (1/7/2026).

Ia menjelaskan, pihaknya juga belum memperoleh rincian jumlah siswa berdasarkan jenjang pendidikan, baik tingkat SMP maupun SMA. Seluruh kepastian masih menunggu penetapan resmi dari pemerintah provinsi.

Puluhan Pendaftar, Tidak Semua Lolos

Risman mengungkapkan, total ada 91 calon siswa dari Gunungkidul yang mengikuti proses seleksi Sekolah Rakyat tahun ini. Rinciannya, 17 anak dari jenjang SMP dan 74 anak dari jenjang SMA.

Namun, tidak semua calon dapat diterima karena keterbatasan kuota serta proses seleksi yang ketat. Verifikasi dilakukan langsung ke rumah calon siswa untuk memastikan kelayakan penerima.

“Tim verifikator turun langsung ke lapangan. Jadi tidak semua pendaftar otomatis diterima,” katanya.

Sementara Sekolah di Luar Daerah

Untuk sementara waktu, siswa asal Gunungkidul yang lolos akan mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat yang berada di Kulonprogo. Kebijakan ini diambil karena fasilitas serupa di Gunungkidul belum tersedia.

Rencananya, pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Bantul dan Sleman masih dalam proses. Jika sudah selesai, siswa tidak perlu lagi bersekolah di luar daerah.

Sasar Keluarga Miskin Ekstrem

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Sosial P3A Gunungkidul, Suyono, menegaskan program Sekolah Rakyat merupakan upaya pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.

Sekolah ini menerapkan sistem asrama sehingga siswa mendapatkan pembinaan secara intensif, baik akademik maupun karakter.

Menurutnya, proses rekrutmen tidak dibuka secara umum. Calon siswa harus berasal dari keluarga kurang mampu yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya pada klasifikasi desil satu dan dua.

“Dari data DTSEN, ada sekitar 63.299 anak yang masuk kategori tersebut di Gunungkidul. Tapi tidak semuanya mendaftar,” jelasnya.

Dengan sistem seleksi berlapis dan berbasis data sosial ekonomi, program Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjangkau kelompok paling rentan sekaligus meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.