BGN Bantah Demo Dukung MBG Direkayasa, Fokus Benahi Tata Kelola

Foto ilustrasi dapur Makan Bergizi Gratis, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah membantah tudingan yang menyebut aksi demonstrasi yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sengaja dikondisikan. Di tengah perdebatan publik mengenai program unggulan tersebut, pemerintah menegaskan tetap menghormati seluruh bentuk penyampaian aspirasi, baik yang mendukung maupun mengkritik pelaksanaannya.

Isu mengenai dugaan pengondisian massa mencuat setelah muncul sejumlah aksi yang menyuarakan dukungan terhadap kelanjutan Program Makan Bergizi Gratis. Aksi tersebut berlangsung setelah sebelumnya mahasiswa dan kelompok masyarakat menggelar demonstrasi yang menuntut evaluasi menyeluruh terhadap implementasi MBG.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana, menegaskan pemerintah tidak pernah mengarahkan ataupun mengondisikan aksi yang mendukung program tersebut.

Menurut dia, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Terkait dengan dugaan ada pengkondisian dari pemerintah terhadap demo yang mendukung MBG, saya rasa itu tidak benar. Karena posisi pemerintah adalah menghargai setiap pendapat suara masyarakat baik yang pro maupun yang kontra," kata Kurnia seusai konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Kurnia menjelaskan, fokus pemerintah saat ini bukan pada polemik yang berkembang, melainkan melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan lebih baik dan tepat sasaran.

Ia mengatakan proses evaluasi dan perbaikan terus dilakukan di berbagai sektor, terlebih setelah adanya jajaran pimpinan baru di Badan Gizi Nasional (BGN).

"Pada intinya yang saat ini sedang pemerintah lakukan adalah berusaha berbenah diri dalam hal Program Makan Bergizi Gratis. Sembari itu juga perbaikan-perbaikan sedang dilakukan oleh pimpinan BGN yang baru," tuturnya.

Sebelumnya, sejumlah kelompok masyarakat menggelar aksi dukungan terhadap keberlanjutan MBG di beberapa daerah. Aksi tersebut muncul setelah gelombang demonstrasi dari mahasiswa dan elemen masyarakat yang meminta evaluasi total terhadap program tersebut bersama sejumlah tuntutan lainnya.

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga tengah melakukan penataan tata kelola program selama masa libur sekolah. Kebijakan tersebut diumumkan oleh Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, pada Kamis (18/6/2026).

Dalam kebijakan tersebut, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak menerima insentif selama periode penghentian sementara distribusi MBG yang berlangsung bersamaan dengan libur sekolah.

Menurut Agustina, langkah tersebut diambil untuk mendukung proses standardisasi dan penataan pelaksanaan program di lapangan agar lebih efektif dan terukur.

Selain itu, kebijakan tersebut juga dinilai dapat memberikan dampak terhadap efisiensi penggunaan anggaran negara.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, hingga saat ini jumlah SPPG yang telah beroperasi mencapai 27.820 unit di berbagai wilayah Indonesia.

Dengan asumsi penghentian pemberian insentif sebesar Rp6 juta per hari selama 18 hari masa libur sekolah, BGN memperkirakan efisiensi anggaran yang dihasilkan dari kebijakan tersebut dapat mencapai sekitar Rp3 triliun.

Angka efisiensi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, seiring proses evaluasi yang terus berjalan untuk meningkatkan efektivitas layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara