Dana Transfer ke Daerah Anjlok, Saatnya BPD Unjuk Peran

Harianjogja.com, SOLO—Peran strategis Bank Pembangunan Daerah (BPD) terus didorong untuk menopang perekonomian daerah, terlebih dengan meningkatnya tekanan fiskal dan serta menurunnya dana transfer ke daerah (TKD).

Dorongan tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional BPD yang digelar Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) bersama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) dalam Seminar Nasional bertema Memperkuat Peran BPD sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah melalui Inovasi Pembiayaan dan Pinjaman Daerah yang digelar di Ballroom Hotel Sunan, Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (17/4), Ketua Umum Asbanda, Agus H. Widodo, menyampaikan bahwa BPD harus bertransformasi agar mampu menjadi penggerak utama ekonomi daerah.

Menurutnya, kondisi fiskal yang terbatas menuntut perubahan peran BPD yang selama ini cenderung administratif. “BPD tidak boleh lagi hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas,” ujar dia melalui keterangan tertulis, Jumat.

Selain itu, kata dia, BPD harus berperan sebagai pengelola aliran dana, penjaga likuiditas, serta penggerak ekonomi regional. “Apakah pembangunan daerah akan terus bergantung pada kapasitas fiskal semata, atau harus dimulai membangun kekuatan baru melalui intermediasi keuangan yang lebih aktif?” ujarnya.

Menurut dia, BPD memiliki keunggulan karena dekat dengan pemerintah daerah dan memahami karakter ekonomi lokal.

Untuk itu, inovasi pembiayaan, termasuk skema pinjaman daerah, perlu dioptimalkan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. “Kami tidak meminta pelonggaran, tetapi pendekatan yang lebih presisi berbasis risiko dalam pembiayaan sektor publik daerah,” ujar dia.

Selain itu, Agus juga menekankan pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan. “Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh APBD, tetapi oleh seberapa kuat BPD mampu mengorkestrasi aliran dana dan menggerakkan ekonomi di daerahnya,” ucap dia.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widiyatmoko, yang juga hadir dalam seminar tersebut menilai penurunan TKD sebagai momentum bagi BPD untuk memperkuat kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Dia menyebut tren penurunan TKD telah terjadi sejak 2020 dan berlanjut hingga 2026, baik dari sisi persentase maupun nominal. “BPD harus mampu membantu pemerintah daerah menyiasati penurunan TKD, tanpa menghambat program prioritas pelayanan kepada masyarakat,” ujar dia.

Bambang juga mendorong penguatan kolaborasi antar-BPD, termasuk melalui skema sindikasi pembiayaan untuk proyek strategis. “Jika kami bersatu, tidak ada satu pun proyek infrastruktur strategis daerah yang tidak bisa kita biayai bersama,” ucap dia.

Itulah sebabnya, dia berharap forum tersebut mampu melahirkan solusi konkret sekaligus memperkuat kontribusi BPD dalam pembangunan nasional. “Kolaborasi yang kuat akan membuat BPD semakin berkontribusi dalam pembangunan negeri.”

BACA JUGA: BPD DIY Dorong Sinergi dan Kolaborasi untuk Majukan Kulonprogo

Jadi Indikator Penting

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, selaku Keynote Speaker dalam seminar ini, menyampaikan bahwa BPD merupakan salah satu indikator penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan jumlah penduduk Jateng yang mencapai hampir 38 juta jiwa dan wilayah yang luas, pembangunan tidak bisa dilakukan secara parsial. "Bank daerah ini adalah salah satu indikator dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah. Tapi kita tidak bisa bekerja sendiri, harus kolaboratif,” ujarnya.

Menurut Luthfi, keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama pemerintah daerah. Kontribusi anggaran pusat dinilai belum cukup, sehingga daerah perlu mencari sumber pembiayaan alternatif, terutama dari investasi. “Lebih dari 80 persen pembangunan daerah ditopang dari investasi. Maka kepala daerah harus menjadi ‘marketing’ untuk menarik investor,” tegasnya.

Ia juga menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang terintegrasi. “Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan daerah secara sepotong-sepotong. Harus bersama-sama, saling mendukung, dan bergerak serentak.”

Seminar Nasional BPD kali ini menjadi bagian dari rangkaian Undian Tabungan Simpeda Nasional Periode ke-2 Tahun 2026 dan dihadiri jajaran direksi BPD seluruh Indonesia.

Adapun narasumber dalam seminar ini adalah Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Adriyanto; Siti Chomzah selaku Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Pembiayaan Daerah Kementerian Dalam Negeri; dan Pemimpin Redaksi Majalah Infobank, Eko B. Supriyanto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.