3 weeks ago
19
Ilustrasi sekolah rakyat. / Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Sosial P3A) Gunungkidul mencatat ada 63 anak yang mendaftarkan ke sekolah rakyat. Pendaftaran program ini sudah ditutup, Rabu (30/4/2025).
Koordinator PKH Gunungkidul, Herjun Pangaribowo mengatakan pendaftaran program sekolah rakyat sudah ditutup. Secara total ada 63 anak yang mendaftar di program yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial.
Ia menjelaskan, di wilayah DIY, baru dibuka di Balai Terpadu dr. Soeharso di Kalurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, dengan kuota 100 siswa.
Adapun lokasi kedua berada di Kabupaten Sleman, tepatnya di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) DIY di Kalurahan Tamanmartani, Kalasan dengan kuota 50 anak.
“Hingga pendaftaran ditutup di dr Soeharso ada calon siswa asal Gunungkidul sebanyak sembilan anak dan di BBPPKS DIY terdapat 54 anak. Jadi, ditotal ada 63 anak yang ingin masuk ke program sekolah rakyat,” kata Herjun, Kamis (1/5/2025).
Pihaknya sudah berupaya menyosialisasikan program ini. Namun yang ikut dalam pendaftaran tidak banyak. Pasalnya, dari Hasil inventarisasi dilakukan ada total 2.443 anak yang bisa mengikuti program ini.
BACA JUGA: Masuk Zona Degradasi, Ini Skenario PSS Sleman Bertahan di Liga 1
“Program terbuka bagi siswa kelas 9 SMP atau MTs yang berasal dari keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial [DTKS] atau Data Terpadu Sementara Eksisting Nasional [DTSEN],” ungkapnya.
Ditambahkan dia, setelah pendaftaran ditutup, proses dilaksanakan seleksi administrasi oleh tim dari Kementerian.
“Untuk siapa yang berhak masuk ke sekolah rakyat, sepenuhnya menjadi kewenangan dari tim milik Kemensos,” katanya.
Program ini diharapkan menjadi solusi strategis dalam memutus rantai kemiskinan struktural melalui jalur Pendidikan. “Sekolah rakyat merupakan upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan menengah bagi keluarga miskin,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Daerah Gunungkidul, Sri Suhartanta mengatakan, sudah ada rapat koordinasi guna membahas kelanjutan pembangunan sekolah rakyat.
Meski demikian, untuk realisasinya, pemkab kesulitan menyediakan lahan seluas 5-10 hektare sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Pusat.
“Kami tidak punya lahan seluas yang dibutuhkan untuk membangun sekolah rakyat,” kata Sri Suhartanta, Selasa (22/4/2025).
Kendati demikian, ia mengakui tetap ada upaya agar sekolah ini bisa dibangun di Kabupaten Gunungkidul. Salah satu opsi yang dilakukan dengan mengusulkan ke Pemerintah Pusat agar pembangunannya memanfaatkan bekas sekolahan yang terdampak regrouping.
“Banyak sekolah yang digabungkan sehingga bekas gedungnya tidak terpakai. Ini yang sedang coba kami usulkan agar bisa dimanfaatkan untuk sekolah rakyat,” kata mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
