DPRD DIY Siapkan Raperda Pariwisata Berbasis Budaya

Harianjogja.com, JOGJA—DPRD DIY menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Budaya di Kalurahan dan Kelurahan. Beberapa akademisi sudah memberi masukan untuk raperda ini.

Ketua Pansus BA 6 DPRD DIY, Andriana Wulandari, mengatakan raperda ini memiliki potensi besar dalam mendorong pengembangan pariwisata berbasis budaya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap raperda ini mendapat berbagai masukan konstruktif demi penyusunan regulasi yang optimal dan aplikatif.

“Raperda ini tidak hanya menjadi payung hukum, tetapi juga diharapkan menjadi wadah bagi implementasi nyata pariwisata berbasis budaya. Saya sangat mengharapkan banyak masukan demi menghasilkan regulasi yang optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (9/6/2025).

BACA JUGA: Bantuan Subsidi Upah Cair, Disnaker Bantul: Penerima PKH Tidak Berhak

Peneliti di Pusat Studi Pariwisata UGM Destha Titi Raharjana sebagai , mengatakan wisatawan saat ini menginginkan pengalaman yang bersifat partisipatif, di mana mereka dapat terlibat langsung dalam aktivitas wisata di suatu destinasi.

Ia juga menegaskan bahwa pariwisata merupakan salah satu sarana efektif dalam mengapresiasi kebudayaan. “Wisatawan masa kini menginginkan keterlibatan dalam aktivitas wisata yang mereka ikuti. Ini dapat menjadi bentuk apresiasi kita terhadap kebudayaan,” ungkapnya.

Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Ike Janita Dewi, menuturkan pentingnya mengembangkan pariwisata berbasis budaya. Ia menyatakan bahwa DIY perlu memiliki Unique Selling Point (USP) yang kuat.

“Yakni keunikan dan keunggulan budaya lokal, untuk menarik lebih banyak wisatawan. Tantangan saat ini adalah bagaimana pariwisata DIY mampu menawarkan keunikan dan memberikan pengalaman berkesan bagi wisatawan,” paparnya.

BACA JUGA: Gelombang Pantai Selatan DIY Diprediksi Capai 4 Meter, Masyarakat Diminta Waspada

Raperda ini juga sudah mendapat beberapa masukan dari pelaku desa wisata, mulai dari aspek aksesibilitas, fasilitas ramah disabilitas, hingga ketersediaan toilet dan tempat ibadah, guna memperkuat substansi Raperda agar lebih komprehensif dan implementatif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News