Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mendesak evaluasi serius terhadap kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran.
Ia menegaskan, pergantian menteri tidak perlu menunggu batas waktu tertentu jika terbukti tidak efektif bekerja.
“Ganti menteri itu tidak harus menunggu satu tahun. Kalau memang tidak efektif, ya ganti. Jangan karena pertimbangan partai atau alasan lain yang justru merugikan rakyat,” tegas Idrus, di Warkop Haji Edy jalan Ratulangi Kota Makassar, Minggu (29/03).
Menurutnya, ukuran utama dalam mempertahankan seorang menteri adalah kinerja dan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menilai tidak ada alasan mempertahankan pejabat yang gagal menjalankan tugas, terlepas dari latar belakang politik maupun profesionalnya.
“Kalau tidak bermanfaat bagi rakyat, untuk apa dipertahankan? Mau dari partai atau profesional, sama saja, yang penting efektif,” ujarnya.
Idrus meyakini Presiden Prabowo memahami situasi tersebut dan memiliki keberanian mengambil langkah tegas. Ia menilai kebijakan strategis yang dirancang Presiden sejauh ini sudah berada di jalur yang benar, mulai dari ketahanan pangan, energi, hingga pelibatan masyarakat dalam pembangunan.
Namun, ia menyoroti lemahnya implementasi di level kementerian. Menurutnya, persoalan utama bukan pada Presiden sebagai pengambil keputusan, melainkan pada para pembantunya yang dinilai belum mampu menerjemahkan kebijakan secara konkret.
“Kebijakan Presiden itu sudah mendasar, prospektif, dan antisipatif. Persoalannya, bagaimana itu dijelaskan ke publik dan diimplementasikan. Di situ peran menteri,” jelasnya.
Idrus menegaskan, menteri seharusnya mampu mengurai kebijakan Presiden menjadi program kerja yang terukur dan berdampak langsung. Jika tidak mampu menjelaskan sekaligus menjalankan, maka diperlukan konsolidasi di tubuh kabinet.
“Kalau tidak mampu menjelaskan dan tidak bisa mengimplementasikan, ya harus dikonsolidasikan. Yang tidak efektif, tidak fungsional, tidak produktif, ya pinggirkan,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar publik tidak serta-merta menyalahkan Presiden atas berbagai persoalan di lapangan. Menurutnya, keberhasilan pemerintahan sangat bergantung pada kinerja para menteri sebagai pelaksana kebijakan.
“Jangan langsung menyalahkan Presiden. Masalahnya ada pada pembantunya. Presiden sudah punya visi dan arah yang jelas,” ujar Idrus.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Pernyataannya, kata dia, hanya sebatas memberikan kerangka berpikir agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Saya yakin Presiden lebih paham. Ini hak prerogatif beliau. Tapi kita ingin agar kabinet ini benar-benar bekerja optimal untuk rakyat,” tukasnya.
