Isu PHK Tokopedia-TikTok, Said Iqbal Turun Tangan

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) - ilustrasi/Freepik

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah mulai menaruh perhatian serius terhadap isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mencuat di perusahaan teknologi Tokopedia dan TikTok. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, memastikan akan turun langsung untuk menelusuri fakta di lapangan.

Said Iqbal menegaskan pemerintah tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan satu sisi informasi. Oleh karena itu, langkah awal yang dilakukan adalah mengumpulkan data secara menyeluruh dari pekerja maupun pihak perusahaan.

“Kita tidak boleh hanya mendengar dari satu sisi. Pemerintah harus mendapatkan gambaran yang utuh mengenai apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya, Sabtu (4/7/2026).

Ia mengungkapkan tengah menjadwalkan pertemuan langsung dengan para pekerja serta manajemen perusahaan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran riil terkait kondisi ketenagakerjaan di sektor ekonomi digital yang memiliki karakteristik berbeda dibanding industri konvensional.

Menurutnya, Tokopedia dan TikTok merupakan bagian dari ekosistem ekonomi digital berbasis platform yang dinamis. Karena itu, setiap persoalan ketenagakerjaan perlu dilihat secara komprehensif, termasuk mempertimbangkan perubahan model bisnis dan tekanan pasar.

Dalam proses pendalaman, Said Iqbal juga akan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan analisis yang dilakukan objektif dan sesuai regulasi.

“Saya akan mengajak Kementerian Ketenagakerjaan untuk bersama-sama melakukan pendalaman agar diketahui secara jelas akar persoalannya,” katanya.

Ia menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan ketenagakerjaan, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, jika persoalan berkaitan dengan kondisi bisnis perusahaan, maka penyelesaian akan difokuskan melalui dialog antara semua pihak.

“Tidak semua PHK memiliki penyebab yang sama. Jika terkait dinamika bisnis atau tekanan ekonomi, maka harus dicarikan solusi bersama yang tetap melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha,” jelasnya.

Said Iqbal menambahkan, pendekatan dialog yang difasilitasi pemerintah sebelumnya terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik hubungan industrial. Bahkan, dalam salah satu kasus, sekitar 4.000 pekerja berhasil terhindar dari PHK melalui skema tersebut.

Model penyelesaian berbasis dialog ini akan kembali diterapkan dalam kasus di sektor ekonomi digital, termasuk yang melibatkan Tokopedia dan TikTok.

Dalam waktu dekat, pemerintah menargetkan pertemuan dengan para pekerja dan pihak perusahaan dapat segera terlaksana, sehingga solusi konkret bisa dirumuskan.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan hadir untuk melindungi pekerja sekaligus menjaga iklim usaha tetap sehat. Prinsipnya, setiap persoalan diselesaikan berdasarkan fakta, melalui dialog, dan tetap menjunjung hukum,” ujarnya.

Langkah ini menjadi sinyal bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan industri digital yang tengah berkembang pesat di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara