Kemenko PMK Dalami Isu 60.000 Calon Mahasiswa Mundur dari SNBP

Perguruan Tinggi - ilustrasi/Freepik

Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mulai mengkaji secara mendalam isu 60.000 calon mahasiswa mundur dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Pemerintah menegaskan proses penelusuran dilakukan berbasis data agar penyebab pasti, termasuk dugaan faktor ekonomi dan Uang Kuliah Tunggal (UKT), dapat dipastikan sebelum menentukan langkah lanjutan.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat, menyampaikan pemerintah tidak ingin terburu-buru menyimpulkan penyebab pengunduran diri calon mahasiswa yang ramai menjadi perbincangan publik. Karena itu, seluruh data akan diverifikasi terlebih dahulu melalui koordinasi lintas kementerian dan perguruan tinggi.

Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, Kemenko PMK akan menggelar rapat koordinasi lintas sektor bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) serta Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI). Langkah tersebut dilakukan agar intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran.

"Tentu kita harus lihat ini satu per satu datanya dan itu yang kita lakukan. Nanti akan ada rapat koordinasi lintas sektor, terutama dengan Dikti dan juga perangkat yang lebih banyak, termasuk MRPTNI," kata Ojat di sela Seminar Wisuda Universitas Terbuka (UT) di Tangerang Selatan, Banten, Senin.

Menurut Ojat, pemerintah berkomitmen memastikan persoalan ekonomi maupun besaran UKT tidak menjadi penghalang bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kesempatan memperoleh pendidikan tinggi harus tetap terbuka bagi generasi muda yang memiliki potensi akademik.

"Program pemerintah yang terpenting saat ini adalah bagaimana ketika ada anak-anak yang bagus, bertalenta, mereka jangan sampai terhambat dan tidak dapat kesempatan untuk kuliah di perguruan tinggi gara-gara masalah ekonomi," ucapnya.

Selain itu, Ojat juga mengajak calon mahasiswa mempertimbangkan alternatif perguruan tinggi yang menawarkan biaya kuliah lebih terjangkau dan sistem pembelajaran yang fleksibel, salah satunya Universitas Terbuka (UT). Menurutnya, pilihan tersebut dapat menjadi solusi bagi mahasiswa yang menghadapi kendala pembiayaan.

Di sisi lain, masyarakat juga diimbau lebih cermat menyikapi berbagai informasi yang beredar di media sosial mengenai isu pengunduran diri massal peserta SNBP. Ojat menilai kemampuan memverifikasi informasi dan membedakan fakta dengan hoaks menjadi bagian penting dari literasi digital yang harus dimiliki generasi muda.

Sementara itu, Rektor UT Prof. Ali Muktiyanto menilai persoalan pendidikan tinggi di Indonesia jauh lebih luas dibanding isu pengunduran diri peserta SNBP. Setiap tahun, sekitar 1,2 juta hingga 1,3 juta lulusan SMA belum berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena berbagai faktor, mulai dari ketatnya persaingan seleksi, pilihan jurusan yang kurang tepat, hingga keterbatasan ekonomi.

Ali menjelaskan sistem pembelajaran di Universitas Terbuka dirancang fleksibel sehingga mahasiswa tidak harus mengundurkan diri apabila menghadapi kendala biaya pendidikan. Mereka dapat menunda perkuliahan dan kembali melanjutkannya pada semester atau tahun berikutnya tanpa kehilangan kesempatan belajar.

"Kalau di UT tidak ada yang mengundurkan diri tapi menunda kuliah. Kalau semester depan tidak bisa, bisa menunda tahun berikutnya, bahkan menunda 10 tahun berikutnya bisa karena fleksibel. Jadi tidak ada masalah," ucap Ali Muktiyanto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara