Kinerja APBN Sumbar hingga 31 Mei 2026 Tetap Positif, Pendapatan Negara Tumbuh 6,89 Persen

KLIKPOSITIF – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sumatera Barat hingga 31 Mei 2026 menunjukkan perkembangan yang positif dan tetap berada pada jalur yang selaras dengan target APBN Tahun Anggaran 2026. Pendapatan negara terus mengalami pertumbuhan, sementara realisasi belanja negara meningkat signifikan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap perekonomian dan pembangunan daerah.

Hingga akhir Mei 2026, total Pendapatan Negara di Sumatera Barat mencapai Rp3,64 triliun atau 37,78 persen dari target APBN sebesar Rp9,65 triliun. Secara tahunan, capaian tersebut tumbuh sebesar 6,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, Belanja Negara telah direalisasikan sebesar Rp15,19 triliun atau 44,67 persen dari pagu sebesar Rp34,01 triliun, meningkat 31,33 persen (year-on-year/yoy).

Di sisi perekonomian regional, Sumatera Barat mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen (yoy) pada Triwulan I-2026. Meskipun masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen (yoy), kinerja ekonomi daerah tetap menunjukkan tren yang positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 17,77 persen, disusul Jasa Lainnya sebesar 9,10 persen, serta Jasa Keuangan sebesar 7,94 persen.

Secara triwulanan (q-to-q), ekonomi Sumatera Barat tumbuh sebesar 3,15 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami kontraksi sebesar 0,77 persen.

Dari sisi harga, inflasi Sumatera Barat pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,91 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,08 persen. Secara bulanan (m-to-m), inflasi Sumatera Barat mencapai 0,90 persen, juga berada di atas inflasi nasional sebesar 0,28 persen.

Pendapatan Negara Didominasi Penerimaan Perpajakan

Komposisi pendapatan negara di Sumatera Barat masih didominasi oleh penerimaan perpajakan yang dipungut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dengan kontribusi sebesar 77,12 persen atau senilai Rp2,81 triliun.

Penerimaan pajak dalam negeri neto hingga Mei 2026 mencapai Rp1,74 triliun atau 27,25 persen dari target sebesar Rp6,39 triliun. Capaian tersebut tumbuh 7,51 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kontributor terbesar penerimaan pajak berasal dari sektor administrasi pemerintahan, perdagangan, serta aktivitas keuangan dan asuransi.

Berdasarkan jenis wajib pajak, penerimaan dari Pembayar Pajak Menengah (PPM) mencapai Rp1,62 triliun atau 93,14 persen dari total penerimaan pajak dalam negeri. Sementara itu, Pembayar Pajak Kecil dan Mikro (PKM) memberikan kontribusi sebesar Rp119,53 miliar atau 6,86 persen.

Di sisi perpajakan luar negeri, penerimaan mencapai Rp1,07 triliun atau 78,85 persen dari target sebesar Rp1,36 triliun. Penerimaan tersebut didominasi oleh Bea Keluar yang telah terealisasi sebesar Rp1,06 triliun atau 79,27 persen dari target, sedangkan Bea Masuk mencapai Rp4,42 miliar atau 34,70 persen dari target.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai Rp833,97 miliar atau 43,86 persen dari target tahun 2026. Peningkatan PNBP terutama didorong oleh kenaikan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 16,06 persen (yoy), dengan realisasi mencapai Rp630,61 miliar.

Belanja Negara Tumbuh Lebih dari 31 Persen

Realisasi Belanja Negara di Sumatera Barat hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp15,19 triliun. Belanja tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp4,43 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,76 triliun.

Belanja Pemerintah Pusat telah mencapai 30,84 persen dari pagu sebesar Rp14,38 triliun dan tumbuh 33,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja tersebut masih didominasi Belanja Pegawai yang mencapai Rp2,76 triliun atau 62,16 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat.

Selain itu, Belanja Barang telah terealisasi sebesar Rp1,26 triliun atau 26,87 persen dari pagu, sedangkan Belanja Modal mencapai Rp418,61 miliar atau 12,80 persen dari pagu.

Adapun Belanja Bantuan Sosial hingga akhir Mei 2026 belum direalisasikan karena masih dalam tahap persiapan dan verifikasi administratif guna memastikan ketepatan sasaran, kepatuhan terhadap regulasi, serta akuntabilitas pelaksanaan. Pemerintah berkomitmen menyalurkan bantuan sosial secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan.

Transfer ke Daerah Capai Rp10,76 Triliun

Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga 31 Mei 2026 telah mencapai Rp10,76 triliun atau 54,81 persen dari pagu sebesar Rp19,63 triliun, meningkat 30,33 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Komponen terbesar TKD adalah Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp8,06 triliun atau sekitar 75 persen dari total TKD. DAU telah terealisasi sebesar 56,20 persen dari pagu tahun 2026 dan digunakan untuk mendukung kebutuhan daerah, termasuk belanja pegawai, pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta layanan kesehatan.

Dana Bagi Hasil (DBH) juga menunjukkan peningkatan signifikan dengan realisasi sebesar Rp520,82 miliar atau 71,86 persen dari pagu, tumbuh 172,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp1,93 triliun atau 46,98 persen dari pagu. Penyaluran tersebut didominasi pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru.

Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp240,43 miliar atau 69,03 persen dari pagu sebesar Rp348,30 miliar untuk mendukung pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta pengentasan kemiskinan.

Adapun hingga akhir Mei 2026, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Insentif Fiskal (DIF) masih belum terealisasi karena proses administrasi dan pemenuhan persyaratan penyaluran masih berlangsung.

Pendapatan APBD Konsolidasian Naik 19,36 Persen

Pada sisi keuangan daerah, realisasi Pendapatan Daerah Konsolidasian dari 20 pemerintah daerah di Sumatera Barat hingga Mei 2026 mencapai Rp10,03 triliun atau 37,63 persen dari target sebesar Rp26,65 triliun. Secara tahunan, pendapatan daerah meningkat 19,36 persen, terutama didorong oleh kenaikan Pendapatan Transfer sebesar 25,73 persen. Dana transfer masih menjadi sumber utama pendapatan daerah dengan kontribusi mencapai 78,69 persen.

Sementara itu, Belanja Daerah telah terealisasi sebesar Rp7,41 triliun atau 26,78 persen dari pagu sebesar Rp27,68 triliun, meningkat 5,01 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama berasal dari Belanja Operasi yang tumbuh 7,69 persen.

Belanja Daerah masih didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp4,98 triliun atau 67,17 persen dari total belanja daerah.

Ke depan, kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Fokus utama pemerintah meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya memperkuat kesejahteraan dan daya saing daerah.