6 hours ago
4
Ilustrasi pemungutan suara. - Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—KPU Kota Jogja mulai memperkuat pendidikan politik bagi penyandang disabilitas dengan menggelar simulasi pemungutan suara inklusif di SLB Negeri Pembina Jogja. Melalui kegiatan ini, siswa penyandang disabilitas dibekali pengalaman langsung menggunakan hak pilih agar lebih siap berpartisipasi dalam Pemilu 2029 secara mandiri sesuai kemampuan masing-masing.
Program pendidikan pemilih tersebut digelar pada Rabu (24/6/2026) dengan menghadirkan metode pembelajaran interaktif yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Simulasi dirancang menyerupai proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS), sehingga para siswa dapat memahami setiap tahapan secara lebih mudah dan menyenangkan.
Ketua KPU Kota Jogja, Noor Harsya Aryosamodro, mengatakan pendidikan pemilih bagi kelompok disabilitas menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemilu yang inklusif dan bermakna. Menurutnya, seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan, harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.
"Hari ini kami memilih fokus pada teman-teman down syndrome dan hambatan intelektual agar tiga tahun lagi mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan menggunakan hak pilihnya di TPS yang inklusif, ramah, dan nyaman bagi penyandang disabilitas," ujarnya.
Dalam simulasi tersebut, peserta tidak hanya memperoleh penjelasan mengenai proses pemungutan suara, tetapi juga mengikuti praktik secara langsung. Penyampaian materi dikemas melalui permainan, video edukasi, serta berbagai aktivitas interaktif agar lebih mudah dipahami oleh siswa penyandang disabilitas.
Harsya menjelaskan setiap penyandang disabilitas memiliki karakteristik dan kebutuhan pelayanan yang berbeda. Karena itu, penyelenggara pemilu perlu memahami bentuk layanan yang sesuai agar seluruh pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara optimal.
Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024, KPU Kota Jogja mengidentifikasi tiga kategori pemilih dengan disabilitas intelektual, yakni pemilih yang mampu memilih secara mandiri, pemilih yang membutuhkan pendampingan sebagian, dan pemilih yang memerlukan pendampingan penuh.
"Kami menemukan pelayanan kepada pemilih down syndrome tidak bisa disamaratakan. Ada yang sudah mampu memilih secara mandiri, ada yang membutuhkan bantuan komunikasi, dan ada yang masih memerlukan pendampingan penuh. Ini harus dipahami oleh seluruh penyelenggara pemilu sampai tingkat KPPS," katanya.
Data KPU Kota Jogja menunjukkan terdapat 2.460 pemilih disabilitas yang masuk dalam daftar pemilih tetap. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.441 orang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah 2024.
Untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas, KPU Kota Jogja juga menjalin kolaborasi dengan berbagai organisasi dan komunitas, di antaranya Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Forum Kemantren Inklusi, serta Forum Difabel Demokrasi. Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan agar kelompok disabilitas semakin memahami hak politiknya.
"Kami berharap angka partisipasi pemilih disabilitas terus meningkat. Namun yang terpenting bukan hanya jumlahnya, melainkan bagaimana mereka benar-benar memahami dan menggunakan hak pilihnya secara bermakna," ungkapnya.
Guru SLB Negeri Pembina Jogja, Yayuk Sugiati, menilai pendidikan pemilih sejak dini menjadi bekal penting bagi siswa penyandang disabilitas agar memahami proses demokrasi sekaligus terhindar dari potensi penyalahgunaan hak pilih ketika telah memenuhi syarat sebagai pemilih.
"Kalau tidak dikenalkan sejak sekarang, nanti ketika mereka sudah memiliki hak suara dikhawatirkan tidak memahami proses pemilihan dan bisa dimanfaatkan oleh pihak lain," ujarnya.
Menurut Yayuk, simulasi dibuat semirip mungkin dengan proses pemungutan suara yang sebenarnya, tetapi menggunakan pendekatan pembelajaran yang lebih sederhana. Untuk siswa tingkat dasar, misalnya, pilihan pada surat suara diganti menggunakan gambar makanan favorit seperti es krim dan donat sehingga lebih mudah dipahami.
Ia menambahkan, siswa dengan hambatan intelektual ringan umumnya mampu memahami materi hingga 80–90 persen. Adapun bagi siswa dengan hambatan intelektual sedang, pemahaman dapat terus ditingkatkan melalui pengulangan materi dan pendampingan secara berkala. Upaya tersebut diharapkan terus berlanjut hingga menjelang Pemilu 2029, sehingga semakin banyak penyandang disabilitas yang siap menggunakan hak pilihnya secara mandiri, percaya diri, dan bermakna di TPS yang inklusif.
"Kami berharap menjelang Pemilu 2029 ada sosialisasi lanjutan sehingga anak-anak semakin siap dan percaya diri menggunakan hak pilihnya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
