Kulonprogo Pilih Wisata Berkualitas Ketimbang Investasi Masif

Harianjogja.com, KULONPROGO— Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menegaskan komitmennya untuk tidak terjebak dalam arus pembangunan pariwisata yang eksploitatif. Alih-alih mengejar investasi besar secara serampangan, Pemkab memilih jalan quality tourism dengan memprioritaskan kepatuhan tata ruang dan kelestarian lingkungan di kawasan pesisir selatan.

Langkah preventif ini diambil untuk memastikan setiap jengkal pembangunan di Bumi Binangun tidak melanggar ketentuan, berkaca pada dinamika izin lingkungan yang sempat menjadi polemik di wilayah lain. Kepala Dinas Pariwisata Kulonprogo, Sutarman, menegaskan bahwa rencana tata ruang wilayah (RTRW) merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar bagi para calon investor.

“Di Kulonprogo, kami agak ketat terkait penempatan investasi. Dari awal, ketika ada investor mau berusaha, kami sudah perhitungkan tata ruangnya, aspek lingkungan, hingga batas sempadan pantai,” tegas Sutarman, Senin (4/5/2026).

Pemerintah daerah berupaya keras membentengi area sensitif dari kegiatan ekstraktif maupun mass tourism (wisata massal) yang berlebihan. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa investasi skala besar belum banyak masuk ke pesisir Kulonprogo, di samping faktor karakteristik pantai yang berbeda dengan wilayah tetangga.

Saat ini, fenomena maraknya kafe dan usaha rakyat di sepanjang Pantai Glagah hingga Congot masih dalam tahap toleransi pemerintah. Hal ini dikarenakan bangunan-bangunan tersebut bersifat semi-permanen. Sutarman menyebut, jika izin bangunan permanen diberikan di zona sempadan, maka kawasan tersebut dipastikan sudah tertutup hutan beton.

Selain kendala regulasi tata ruang, pengembangan fasilitas wisata permanen di pesisir selatan Kulonprogo juga terganjal status lahan kontrak karya penambangan pasir besi yang masih berlaku hingga tahun 2038. Kondisi hukum ini memaksa pengembangan wisata pantai tetap harus berjalan beriringan dengan hak-hak pertambangan yang ada.

Menghadapi tantangan tersebut, arah kebijakan pariwisata Kulonprogo pun bergeser. Fokus utama kini diarahkan pada wellness tourism (wisata kebugaran) dan education tourism (wisata edukasi) yang lebih ramah lingkungan namun memiliki nilai ekonomi tinggi.

Kawasan Perbukitan Menoreh diproyeksikan menjadi ujung tombak konsep ini. Meski aksesibilitas jalan masih menjadi tantangan, Menoreh dinilai memiliki magnet kuat bagi wisatawan yang mencari ketenangan dan pengalaman otentik.

“Orang yang datang ke sini mencari ketenangan dan mereka siap mengeluarkan biaya lebih untuk itu. Jadi, pembangunan tetap berjalan tanpa harus merusak lingkungan secara berlebihan,” jelas Sutarman.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperinda Kulonprogo, Ika Yonita Gunawan, memastikan setiap pemanfaatan ruang di Kulonprogo selalu selaras dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup.

Setiap investasi pariwisata di pesisir selatan wajib menyesuaikan diri dengan dokumen RTRW maupun RDTR. Ke depan, pantai selatan Kulonprogo akan didorong sebagai pusat kegiatan pariwisata berbasis alam dan pengembangan sport tourism.

Dengan strategi ini, Kulonprogo optimistis dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa harus mengorbankan identitas alam dan keseimbangan ekosistem pesisir bagi generasi mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.