Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman saat Menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir Tahun Anggaran 2025 (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, memaparkan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulsel dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Selasa (31/03).
Agenda ini merupakan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir Tahun Anggaran 2025.
Andi Sudirman menegaskan bahwa sejumlah indikator utama menunjukkan tren positif, terutama pada aspek tata kelola pemerintahan yang ada di Pemprov Sulsel.
“Indeks reformasi birokrasi mencapai 85,09, melampaui target yang ditetapkan sebesar 81,80,” jelasnya.
Selain itu, kinerja ekonomi daerah juga mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi Sulsel tercatat sebesar 5,43 persen, melampaui target 5,0 persen. Sementara itu, ketimpangan ekonomi yang diukur melalui Gini rasio berada di angka 0,350, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
“Secara umum, indikator kinerja utama menunjukkan peningkatan, termasuk penurunan angka kemiskinan dan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia,” jelasnya.
Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan daerah hingga akhir 2025 mencapai Rp9,38 triliun atau sekitar 90 persen dari target. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pusat, serta lain-lain pendapatan yang sah.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp9,12 triliun atau 88,67 persen dari target Rp10,35 triliun.
“Capaian ini merupakan gambaran kinerja keuangan daerah yang masih bersifat unaudited, namun menunjukkan tren yang cukup baik,” ujar Andi Sudirman.
Lebih lanjut, ia merinci alokasi anggaran pada berbagai sektor strategis. Untuk urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial, dialokasikan sekitar Rp5,7 triliun dengan realisasi sekitar 86 persen.
Kemudian, urusan wajib non-pelayanan dasar mencapai Rp592 miliar dengan realisasi sekitar 90 persen. Sementara urusan pilihan seperti kelautan, perikanan, pertanian, energi, dan perdagangan dianggarkan Rp441,9 miliar dengan realisasi 88,2 persen.
Adapun belanja penunjang pemerintahan mencapai Rp2,95 triliun dengan realisasi hampir 90 persen. Sektor pengawasan dan pemerintahan umum bahkan mencatat realisasi di atas 96 persen.
Andi Sudirman menegaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi antara eksekutif dan legislatif serta dukungan masyarakat.
“Kami berharap LKPJ ini mendapatkan masukan dari DPRD sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan terus fokus pada pencapaian target pembangunan tahun 2026, dengan memperkuat efektivitas program dan kualitas belanja daerah.
“Semoga setiap langkah yang kita lakukan senantiasa mendapat ridho Allah SWT demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan,” tukasnya.
