7 hours ago
1
KLIKPOSITIF- Barisan Mahasiswa UIN Imam Bonjol (UIN IB) Padang Melawan mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Kampus III UIN IB Padang tahun 2022 dan tidak berhenti pada penetapan satu orang tersangka.
Koordinator Lapangan aksi, Rahmad Sitepu, dalam pernyataan tertulis yang diterima Katasumbar, Rabu (17/6/2026), menegaskan bahwa penetapan satu tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi proyek tersebut merupakan langkah awal penegakan hukum, namun belum cukup untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat.
Menurutnya, kasus dugaan korupsi di lingkungan pendidikan tidak hanya menyangkut kerugian negara, tetapi juga mencederai nilai-nilai integritas dan kejujuran yang seharusnya dijunjung tinggi oleh institusi pendidikan.
Baca Juga
Rahmad menyoroti pernyataan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumbar, Budi Sastera, yang menyebut kasus tersebut telah memasuki tahap penyidikan dan satu tersangka telah ditetapkan. Meski demikian, pihaknya meminta penyidik mengembangkan perkara hingga mengungkap seluruh aktor yang memiliki peran dalam proyek tersebut.
“Penetapan satu tersangka jangan menjadi akhir pengusutan. Kami meminta Kejati Sumbar mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk pihak yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, pengawasan, pelaksanaan hingga pengambilan keputusan proyek,” tegasnya.
Barisan Mahasiswa UIN IB Padang Melawan juga mengingatkan agar penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak hanya menyasar pihak-pihak tertentu yang berada di lapangan.
Mereka menilai publik berhak mengetahui siapa saja yang diduga berperan, memperoleh keuntungan, maupun memiliki kepentingan dalam dugaan praktik gratifikasi tersebut.
Rahmad menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses hukum yang sedang berjalan. Mahasiswa, kata dia, akan melakukan pengawasan dan kajian terhadap perkembangan kasus tersebut guna memastikan penanganan perkara berlangsung transparan, profesional, dan berkeadilan.
“Jika ditemukan indikasi permainan, perlambatan, atau upaya melindungi pihak tertentu, kami siap menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar. Perjuangan ini untuk memastikan hukum benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujarnya.
