2 hours ago
3
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli merespons kabar rencana relokasi dua perusahaan komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam, yang berpotensi berdampak pada ketenagakerjaan di dalam negeri.
Pemerintah, lanjutnya, saat ini terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan tersebut, termasuk kemungkinan munculnya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dapat terjadi sebagai dampak lanjutan dari keputusan perusahaan.
“Sama, tadi kami monitor semua nanti,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).
Ia menegaskan bahwa pemantauan tidak hanya dilakukan pada kasus relokasi, tetapi juga mencakup dinamika PHK di berbagai daerah di Indonesia yang saat ini menjadi perhatian pemerintah.
Menurut Yassierli, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara aktif mengikuti setiap tahapan proses ketenagakerjaan di perusahaan, mulai dari pembahasan internal hingga masuk ke mekanisme penanganan pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa Kemnaker juga mendorong penyelesaian persoalan ketenagakerjaan melalui jalur dialog industrial, baik melalui mekanisme bipartit antara pekerja dan perusahaan maupun mediasi yang difasilitasi pemerintah.
“Alhamdulillah sekarang itu ada beberapa yang memang mediator kami sudah turun, dan ada yang kemudian kami masih menunggu hasil dari bipartit mereka,” pungkasnya.
Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa terdapat dua perusahaan komponen otomotif yang berencana memindahkan operasionalnya dari Indonesia ke Vietnam.
Kedua perusahaan tersebut disebut berlokasi di wilayah Mojokerto dan Pasuruan, meski identitas lengkapnya tidak dipublikasikan secara resmi, dan hanya disebut sebagai PT J dan PT S.
Said Iqbal menyebutkan bahwa perusahaan yang berinduk di Jepang itu mempertimbangkan relokasi akibat situasi geopolitik global serta perubahan arah industri otomotif menuju kendaraan listrik yang dinilai lebih berkembang di Vietnam dibandingkan Indonesia.
Ia juga menambahkan bahwa ketidakpastian kondisi global dan strategi diversifikasi produk menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan pemindahan investasi tersebut.
“Karena situasi perang yang tidak menentu membuat principal di Jepang akan memindahkan ke negara-negara yang lebih produktif, dan mengubah diversifikasi produknya. Karena ini mobil, mereka akan berfokus ke mobil listrik, yang pengembangannya ada di Vietnam. Bukan di Indonesia,” kata Said dalam konferensi pers daring, Minggu (21/6/2026).
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa seluruh dinamika tersebut tetap berada dalam pengawasan ketat, terutama untuk memastikan dampaknya terhadap tenaga kerja dapat diminimalkan melalui mekanisme penyelesaian hubungan industrial yang sesuai.
Kemnaker juga menekankan bahwa setiap potensi PHK akan ditangani secara bertahap dengan mengedepankan dialog antara perusahaan dan pekerja, serta melibatkan mediator hubungan industrial yang telah diturunkan di sejumlah kasus yang sedang berjalan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
