Strategi Hadapi El Nino, BI dan Pemerintah Jaga Harga Pangan

Inflasi - Ilustrasi Freepik

Harianjogja.com, JAKARTA—Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah memperkuat pengendalian inflasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan dalam mengantisipasi dampak El Nino di sejumlah wilayah Indonesia.

Program tersebut dijalankan melalui berbagai langkah di daerah, mulai dari penguatan produksi pangan hingga perluasan distribusi dan operasi pasar guna menjaga stabilitas harga hingga akhir tahun.

Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali mengatakan GPIPS dilaksanakan melalui penerapan good agricultural practices, seperti penyediaan sarana irigasi dan digital farming. Program ini juga mencakup penguatan pascapanen melalui penyediaan cold storage serta hilirisasi pangan, terutama untuk komoditas hortikultura.

Selain itu, BI bersama pemerintah memperluas kerja sama antardaerah (KAD) dengan skema business to business (B2B) berbasis pemetaan daerah surplus dan defisit agar distribusi pangan menjadi lebih efektif.

Upaya lainnya dilakukan melalui optimalisasi fasilitasi distribusi pangan (FDP) secara forward looking dan pemberian subsidi ongkos angkut sehingga harga produk pangan lebih terjangkau bagi masyarakat.

GPIPS juga diperkuat melalui perluasan Gerakan Pangan Murah atau operasi pasar yang dilaksanakan secara tepat komoditas, tepat lokasi, dan tepat waktu.

“Semua strategi tersebut kita harapkan dapat menjaga harga-harga di pasar. Kita juga melihat pergerakan inflasi volatile food sudah mulai membaik dan melandai, dan kita akan terus lakukan untuk mengantisipasi sampai dengan akhir tahun,” jelas Ricky dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring di Jakarta pada Rabu (22/7/2026).

Program GPIPS telah diluncurkan di wilayah Sumatera dan Jawa. Selanjutnya, program ini dijadwalkan diluncurkan di wilayah Bali-Nusa Tenggara pada 27 Juli 2026, kemudian dilanjutkan di wilayah Kalimantan serta Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).

Menurut Ricky, GPIPS tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas harga, tetapi juga memastikan ketersediaan pangan, menjaga daya beli masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi program disesuaikan dengan tantangan di masing-masing daerah sehingga tidak menggunakan pendekatan yang sama untuk seluruh wilayah.

“Melalui GPIPS ini, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan selalu hadir bersama masyarakat dalam rangka menjaga stabilitas harga,” kata Ricky.

Sebagai informasi, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,34 persen secara tahunan (year on year/yoy), sedikit meningkat dibandingkan 3,08 persen (yoy) pada Mei 2026. Meski demikian, angka tersebut masih berada dalam kisaran sasaran inflasi yang ditetapkan.

Sementara itu, inflasi kelompok volatile food masih relatif tinggi, yakni sebesar 5,58 persen (yoy). Kondisi tersebut terutama dipicu kenaikan harga bawang merah, bawang putih, dan beras seiring penurunan produksi di daerah sentra, kenaikan biaya transportasi, serta berakhirnya musim panen raya.

Ricky menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan BI, tekanan inflasi secara spasial terkonsentrasi di wilayah Sumatera, Sulampua, dan Kalimantan. Adapun tekanan inflasi volatile food tertinggi terjadi di wilayah Sumatera dan Sulampua.

Menurutnya, kondisi tersebut terutama dipengaruhi faktor cuaca, khususnya El Nino, yang menyebabkan berakhirnya masa panen serta mengganggu pasokan dan distribusi pangan di sejumlah daerah.

“Untuk merespons kondisi ini, BI koordinasi dengan pemerintah melalui 46 kantor perwakilan. Kita juga menjalankan GPIPS dengan menggunakan strategi 4K untuk pengendalian harga di daerah, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif," kata Ricky.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara