4 hours ago
4
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah terus mengupayakan pembatasan impor plastik virgin atau bahan plastik baru yang dibuat dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan gas alam.
"Sebenarnya di awal menjabat atau di akhir tahun 2024, kita telah memberikan surat kepada Menteri Perdagangan untuk mempertimbangkan kembali pembatasan impor virgin plastik," kata Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq dalam konferensi pers peringatan Hari Keanekaragaman Hayati 2025, Kamis (22/5/2025).
Langkah itu menjadi bagian dari upaya pembahasan antar kementerian/lembaga untuk menekan timbulan sampah plastik di Tanah Air. Pihaknya juga terus mendorong penghilangan ketetapan pengurangan pajak terkait dengan industri petrokimia.
"Ini juga kami minta untuk dicermati oleh Kementerian ESDM untuk kemudian dicabut, karena ini juga akan mengerem penggunaan plastik," katanya.
Jika langkah untuk menghentikan produksi sampah plastik itu digunakan secara bersama-sama dan konsisten maka dia optimistis akan mendorong produsen untuk melakukan inovasi yang lebih ramah terhadap lingkungan.
Sebelumnya, KLH juga menyatakan akan menghentikan impor sampah plastik sebagai bahan baku industri daur ulang pada awal Januari 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hanif juga menyatakan akan berupaya mewajibkan Extended Producer Responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen yang diperluas, agar mereka bertanggung jawab secara penuh terhadap sampah plastik produknya.
Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) sampah plastik berkontribusi sebesar 19,71 persen dari total timbulan sampah nasional yang mencapai 33,98 juta ton pada 2024, hasil laporan 315 kabupaten/kot. Sampah plastik berada di posisi kedua setelah sampah sisa makanan yang menjadi jenis sampah terbesar dengan persentase 39,28 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
