Penandatanganan MoU antara Pemprov Sulsel dan BPS RI (dok. Ist)KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik terkait penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data serta informasi statistik untuk mendukung pembangunan daerah.
Kesepakatan tersebut juga mencakup kerja sama dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama Kepala Badan Pusat Statistik RI Amalia Adininggar Widyasanti pada Jumat (13/3)
Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat pemanfaatan data statistik sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan di daerah.
Melalui kesepakatan tersebut, pemerintah daerah dan BPS akan saling berbagi data serta memperkuat koordinasi dalam pengelolaan informasi statistik. Data yang dihasilkan nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan dalam menyusun berbagai kebijakan strategis di Sulawesi Selatan.
Andi Sudirman menjelaskan bahwa data statistik yang dihimpun dari berbagai sensus akan menjadi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan. Data tersebut juga dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi capaian program pembangunan daerah.
“Nanti pembahasan data ini harapannya akan menjadi rujukan-rujukan kompas dalam pembuatan kebijakan,” kata Andi Sudirman.
Ia menambahkan bahwa pemanfaatan data statistik sangat penting untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama pemerintah daerah. Sejumlah indikator tersebut berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“Terutama di sektor yang berpengaruh terhadap indikator IKU ya, indikator kinerja utama kayak misalnya kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, kemudian IPF, dan lain-lainnya,” sebutnya.
Andi Sudirman menilai pelaksanaan sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Melalui sensus tersebut, pemerintah dapat memperoleh gambaran lebih jelas mengenai kondisi ekonomi masyarakat.
“Kita akan tahu nanti pengusaha mana, orangnya siapa, usahanya apa, kebutuhannya apa, dan kelebihannya apa,” katanya.
Ia mencontohkan, data yang dihasilkan dari sensus ekonomi dapat membantu pemerintah memetakan potensi ekonomi di berbagai daerah. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerja sama antarwilayah dalam pengembangan sektor usaha.
“Contoh, di kabupaten ini ada banyak produksi misalnya seaweed, rumput laut. Tetapi di kabupaten sebelahnya ada juga, kalau digabung, ternyata produksinya bisa dipusatkan di mana sebelum kita ekspor misalnya,” tutur Andi Sudirman.
Selain itu, data sensus ekonomi juga dapat digunakan untuk mendorong pengembangan industri hilir di berbagai sektor. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan data tersebut untuk membangun sinergi antarwilayah dalam pengolahan produk.
“Misal pengolahan turunan ternyata untuk hilirisasi ada di kabupaten Enrekang dan di Bulukumba, itu bisa dijoinkan,” katanya.
Menurutnya, pendekatan berbasis data sangat penting dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dengan pemetaan yang jelas, pemerintah dapat mengelompokkan potensi ekonomi masyarakat secara lebih terarah.
“Artinya, sensus ekonomi ini untuk terlebih kepada bagaimana meng-cluster terkait kegiatan masyarakat, dan mengetahui juga kondisi masyarakat secara ril,” pungkasnya.
