4 hours ago
4
Harianjogja.com, JAKARTA— Wacana penerapan skema war ticket untuk keberangkatan haji menuai perhatian di tengah persiapan yang kian mendekati hari pemberangkatan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pembahasan kebijakan tersebut ditunda agar tidak mengganggu fokus persiapan jamaah.
Wakil Ketua Umum MUI, Cholil Nafis, mengingatkan bahwa saat ini seharusnya menjadi momentum konsentrasi penuh pada kesiapan teknis penyelenggaraan haji.
“Jadi mungkin wacana ini bisa dibuka setelah penyelenggaraan haji itu selesai. Kalau sekarang, saya khawatir minggu depan mau berangkat masih sibuk dengan menanggapi wacana ini,” ujarnya di Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Ia menilai skema war ticket tidak bisa dibahas secara tergesa-gesa karena menyangkut banyak aspek penting, termasuk regulasi dan keadilan bagi calon jamaah.
Salah satu sorotan utama adalah antrean panjang jamaah haji di Indonesia yang telah mencapai jutaan orang. Kebijakan baru, menurutnya, harus mempertimbangkan hak mereka yang sudah menunggu dalam waktu lama.
“Kalau itu nanti war ticket apakah pasti tidak ada antrean lagi dan itu berefek kepada orang yang antre panjang itu?,” kata dia.
Selain itu, ia menyoroti kompleksitas pengelolaan haji yang melibatkan berbagai lembaga, seperti Kementerian Haji dan Umrah serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sehingga perubahan kebijakan perlu landasan aturan yang kuat.
Di sisi lain, Cholil juga mengingatkan potensi dampak negatif dari sistem tersebut, mulai dari peluang praktik percaloan hingga ketimpangan akses bagi masyarakat tertentu, terutama di wilayah pedesaan dan kalangan lanjut usia yang belum terbiasa dengan sistem digital.
Meski demikian, ia mengakui skema tersebut memiliki sisi positif karena dapat memberi kesempatan bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat kemampuan (istithaah) untuk berangkat lebih cepat.
Namun, ia menegaskan pembahasan kebijakan sebaiknya tidak dilakukan saat masa krusial persiapan haji agar tidak mengalihkan perhatian dari pelayanan jamaah.
Polemik ini bermula saat Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, melakukan rapat kerja dengan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, ia melontarkan gagasan untuk menghidupkan kembali sistem pendaftaran langsung tanpa antrean panjang, serupa dengan mekanisme yang pernah berlaku sebelum tahun 2008.
Ia memberikan perumpamaan: pemerintah mengumumkan biaya dan jadwal pendaftaran, lalu calon jemaah berebut membayar untuk langsung berangkat tahun itu juga. Istilah "war tiket" pun mencuat untuk menggambarkan kompetisi kecepatan pendaftaran daring tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
