3 hours ago
2
Foto ilustrasi jalan tol. / Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Sleman memperbarui data status jalan kabupaten melalui Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 87.3/Kep.KDH/A/2025 tentang Status Jalan Kabupaten. Berdasarkan keputusan tersebut, total panjang jalan kabupaten di wilayah ini mencapai 733,67 kilometer yang tersebar di 371 ruas jalan.
Pembaruan data ini menjadi acuan terbaru dalam pengelolaan hingga pemeliharaan jaringan jalan kabupaten, termasuk sebagai bagian dari kesiapan infrastruktur menghadapi arus mudik Lebaran 2026.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman, Fauzan Ma'ruf, menjelaskan mayoritas ruas jalan kabupaten di Sleman berada dalam kondisi baik hingga sedang.
Ia merinci, jalan dengan kondisi baik mencapai 209,04 km atau sekitar 28,49% dari total panjang jalan. Sementara itu, jalan dengan kondisi sedang tercatat sepanjang 289,90 km atau sekitar 39,51%.
Meski demikian, sejumlah ruas jalan masih mengalami kerusakan di beberapa titik. Jalan dengan kondisi rusak ringan tercatat sepanjang 221,76 km atau sekitar 30,23%, sedangkan rusak berat mencapai 12,97 km atau sekitar 1,77% dari total jaringan jalan kabupaten.
Jika digabungkan, jalan dengan kondisi baik dan sedang mencapai sekitar 498,94 km atau sekitar 68,01% dari total panjang jalan. Adapun ruas jalan dengan kondisi rusak ringan hingga rusak berat mencapai sekitar 31,99%.
Dari sisi jenis permukaan, jaringan jalan kabupaten di Sleman masih didominasi oleh jalan berlapis aspal. Panjang jalan beraspal tercatat mencapai 705,21 km atau sekitar 96,12% dari total jaringan jalan.
Selain itu, terdapat pula jalan beton sepanjang 24,31 km atau 3,31%, jalan paving sepanjang 2,56 km atau 0,35%, serta jalan dengan konstruksi telford atau kerikil sepanjang 1,59 km atau sekitar 0,22%.
Bupati Sleman, Harda Kiswaya, mengatakan kebutuhan jalan yang baik menjadi hal mendesak karena berpengaruh langsung terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
“Kalau jalan dalam kondisi rusak, perjalanan bisa menjadi dua kali lebih lama dari yang seharusnya. Ongkos perjalanan juga menjadi lebih tinggi,” kata Harda saat ditemui di rumah dinasnya, Jumat (13/3/2026).
Ia meyakini ketersediaan infrastruktur jalan yang baik akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, aktivitas ekonomi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini relatif stabil dan banyak ditopang oleh sektor usaha mandiri masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
