Pemerintah DIY Dukung Program Pemanfaatan Hutan untuk Kesejahteraan Rakyat, Begini Alasannya

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemerintah daerah (Pemda) DIY mendukung program Kolaborasi Multipihak untuk Perhutanan Sosial yang dijalin antara Indonesia dengan Inggris. Bentuk dukungan terlihat adanya kerja sama dengan Kementerian Kehutanan yang ditandatangani di Hutan Sekar Gama di Kalurahan Jatiayu, Karangmojo, Selasa (6/5/2025).

Wakil Gubernur DIY, KGPAA Pakualam X saat membacakan sambutan Gubernur DIYm Sri Sultan HB X mengatakan, Proyek Kolaborasi Multipihak untuk Perhutanan Sosial merupakan sebuah momentum penting menuju pembangunan berkelanjutan berbasis keadilan ekologis dan sosial. Kebijakan ini merupakan strategi nyata untuk menjawab tantangan tentang kelestarian lingkungan, penguatan ekonomi rakyat, dan tata kelola berbasis nilai.

BACA JUGA: Kementerian LHK Dorong Pemda DIY Tambah Areal Tutupan Lahan Hutan

Sejak 2007, kata dia, Pemerintah DIY telah mendapat izin tetap dan menjadikan hutan bukan hanya sebagai akses kelola, tetapi alat pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

“Undang-Undang Keistimewaan DIY, sebagai dasar kami menempatkan nilai lokal sebagai pijakan dalam kebijakan. Maka lahirlah pendekatan Wana Tematik—model khas DIY yang menggabungkan kearifan lokal, tata ruang, dan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan serta ekonomi Masyarakat,” katanya.

Menurut dia, keberhasilan Perhutanan Sosial tak cukup dengan legalitas. Namun, diperlukan ekosistem pendukung seperti kelembagaan masyarakat yang kuat, pembiayaan inklusif, akses pasar, serta pendampingan berbasis budaya.

“Kami mendorong kolaborasi lintas sektor. Pemerintah sebagai fasilitator, masyarakat sebagai penggerak, dunia usaha sebagai mitra, akademisi sebagai pengarah pengetahuan, dan mitra internasional sebagai jembatan pembelajaran global,” katanya.

Diharapkan adanya pertemuan ini bukan sekadar bentuk simbolik, melainkan pijakan awal perubahan konkret. Kolaborasi yang disepakati bersama dapat menjadi teladan bagi upaya membangun masa depan yang berakar lokal dan berjejaring global.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menambahkan, kerja sama ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan Presiden Prabowo dengan Raja Charles di 2024 lalu. Ia memastikan, presiden sangat berkomitmen untuk menjaga kelesatarian hutan.

Sebagai buktinya, pada saat berkunjung ke Inggris diminta menyediakan lahan seluas 10.000 hektare untuk konservasi gajah di Aceh. “10.000 hektare ini ditolak, tapi Presiden Prabowo memberikan tanah seluas 90.000 hektare untuk konservasi,” katanya.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Timor Letse dan ASEAN, Dominic Jermey mengatakan, kedatangnnya untuk menyaksikan perjanjian kemitraan antara Indonesia dengan Inggris.

Kerja sama bertujuan untuk peningkatan kapasitas Masyarakat dan inisiasi model pembiayaan campuran guna usaha perhutanan sosial. “Inisiatif untuk memberdayakan Masyarakat setempat dan memperkuat praktik perhutanan sosial dan memastikan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk memperkuat kerja sama ini,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News