Pemkab Gunungkidul Keluarkan Rp3 Miliar Per Bulan untuk Pembiayaan BPJS Kesehatan

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Sosial P3A) Gunungkidul mencatat setiap bulannya mengeluarkan anggaran sekitar Rp3 miliar untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan bagi keluarga kurang mampu. Hingga sekarang jumlah warga yang ikut dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Bumi Handayani mencapai 775.381 jiwa.

Sekretaris Dinas Sosial P3A Gunungkidul, Nurudin Araniri mengatakan, Kabupaten Gunungkidul telah mendapatkan predikat Universal Health Coverage karena kepesertaan BPJS Kesehatan lebih dari 95%. Data per Mei 2025, dari jumlah penduduk 776.926 jiwa sudah tercover BPJS Kesehatan sebanyak 775.381.

BACA JUGA: Rekomendasi Guest House Jogja Nyaman dan Murah untuk Backpacker

“Kalau diprosentasekan, capainnya sudah 99,8% warga Gunungkidul tercover jaminan kesehatan,” kata Nurudin saat dihubungi, Senin (9/6/2025).

Dia menjelaskan, dari kepeseertaan ini, sebanyak 514.676 jiwa merupakan peserta bantuan iuran yang dibiayai oleh APBN. Sedangkan sisanya sebanyak 93.072 jiwa dibiayai oleh Pemkab Gunungkidul.

“Untuk pembiayaan kepesertaan bantuan iuran, pemkab mengeluarkan anggaran sekitar Rp3 miliar di setiap bulannya,” katanya.

Adapun peserta yang berasal dari pekerja penerima upah penyelenggara negara (PPUPN) ada 42.166 orang. Pekerja penerima upah badan usaha (PPUBN) sebanyak 80.543 jiwa.

Selain itu, juga ada kepesertaan yang berasal dari pekerja bukan penerima upah 29.692 orang dan bukan pekerja 15.232 orang. “Yang belum tercover jaminan ini ada sekitar 1.545 orang,” katanya.

Nurudin menambahkan, hingga saat ini tidak semua kepesertaan merupakan peserta aktif. Pasalnya, tercatat ada 92,5% yang berstatus aktif dan sisanya sekitar 7,13% tidak aktif.

“Upaya memberikan jaminan kesehatan ke Masyarakat akan terus dilakukan dengan upaya penyisiran, khususnya bagi keluarga yang kurang mampu,” katanya.

Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul, Heri Purwanto mengatakan, masalah kesehatan merupakan salah satu program prioritas yang harus dijalankan oleh pemkab. Oleh karenanya, sarana prasarana maupun akses kesehatan harus ditingkatkan kualitas pelayanannya, termasuk tingkat partisipasi dalam kepesertaan JKN.

BACA JUGA: Geger! Seorang Pria Mengamuk di Balai Kota Solo, Sejumlah Mobil dan Fasilitas Rusak

“Kesehatan menjadi program prioritas sehingga harus dijalankan dengan memberikan akses yang baik ke Masyarakat,” katanya.

DPRD Gunungkidul juga mendorong adanya peningkatan pemerataan kapitasi BPJS Kesehatan di setiap puskesmas. Pasalnya, hingga saat ini masih ada kesenjangan sehingga dapat mempermudah akses dalam pelayanan. “Tujuannya agar fasilitas kesehatan dapat diberikan kepada Masyarakat di seluruh wilayah di Gunungkidul,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News