2 hours ago
3
PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota (Pemko) Padang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) bagi agen pendamping yang digelar di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aia Pacah, Senin (25/5/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Padang Fadly Amran dan dihadiri Penata Perizinan Ahli Madya Direktorat IDKN Ditjen Dukcapil Kemendagri Adel Trilius, Kepala BPS Kota Padang Dessy Febriyanti, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya, Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan, camat dan lurah se-Kota Padang, serta ratusan agen pendamping digitalisasi bansos.
Dalam sambutannya, Fadly Amran menyampaikan bahwa Kota Padang mendapat kehormatan sekaligus tanggung jawab besar setelah ditetapkan menjadi satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia sebagai pilot project nasional implementasi digitalisasi bantuan sosial. Bahkan, Kota Padang menjadi satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang dipercaya menjalankan program strategis nasional tersebut.
Menurut Fadly, digitalisasi bansos menjadi langkah penting untuk memastikan penyaluran bantuan pemerintah berjalan lebih cepat, akurat, transparan, dan tepat sasaran. Ia menekankan bahwa validitas data merupakan fondasi utama dalam sistem bantuan sosial modern agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat menerima haknya secara tepat.
“Pendataan dan penyaluran bansos harus betul-betul tepat sasaran. Alhamdulillah kita dipilih menjadi satu dari 42 kabupaten/kota, tentu menjadi amanah dan tanggung jawab besar bagi Kota Padang untuk mempercepat digitalisasi pengelolaan bansos ini,” ujar Fadly Amran.
Ia menjelaskan, selama ini persoalan utama dalam penyaluran bantuan sosial seringkali berkaitan dengan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berlangsung sangat dinamis. Karena itu, sistem berbasis digital dinilai mampu menghadirkan pembaruan data secara lebih cepat dan akurat.
“Sistem bansos berbasis digital akan memudahkan pemerintah memantau perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara real time. Seperti contoh, warga yang sebelumnya tergolong mampu bisa sewaktu-waktu membutuhkan bantuan akibat bencana atau kondisi darurat lainnya,” katanya.
Fadly juga menegaskan bahwa program digitalisasi bansos sejalan dengan visi Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan smart city melalui percepatan transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik. Ke depan, sistem bansos digital tidak hanya difungsikan untuk penyaluran bantuan semata, tetapi juga akan diintegrasikan dengan berbagai layanan pemerintahan berbasis digital lainnya.
Integrasi tersebut mencakup sistem pembayaran digital, administrasi pemerintahan, hingga aplikasi pelayanan masyarakat Padang Mobile yang saat ini terus dikembangkan Pemko Padang. Dengan integrasi itu, pemerintah diharapkan mampu membangun sistem pelayanan publik yang lebih efisien, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Fadly meminta seluruh unsur yang terlibat mulai dari Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, camat, lurah, hingga agen pendamping agar serius mengikuti pelatihan dan memahami seluruh tahapan implementasi sistem digitalisasi bansos.
Menurutnya, para peserta bimtek nantinya akan menjadi ujung tombak sekaligus trainer di wilayah masing-masing dalam menyukseskan program tersebut.
“Semua pihak harus memiliki pemahaman yang sama karena program ini tidak bisa berjalan sendiri. Kita ingin seluruh aparatur dan agen pendamping mampu menjadi penggerak digitalisasi bansos di tengah masyarakat,” tegasnya.
Untuk mendukung percepatan implementasi program, Pemko Padang juga telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial. Tim ini akan bertugas mengawal seluruh tahapan mulai dari pendataan, sinkronisasi data, penguatan infrastruktur, hingga pelaksanaan program secara menyeluruh.
Sebanyak 1.700 agen pendamping pun telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari ASN, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), RW/RT, hingga pengurus masjid dan musala di seluruh Kota Padang.
Keterlibatan banyak unsur masyarakat itu dinilai penting untuk memastikan akurasi data sekaligus memperkuat pengawasan di tingkat lapangan. Dengan pola kolaboratif tersebut, pemerintah berharap potensi kesalahan data maupun penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran dapat diminimalkan.
Program digitalisasi bansos Kota Padang sendiri ditargetkan mulai diluncurkan secara resmi pada Oktober 2026 setelah seluruh tahapan persiapan, pelatihan, dan penguatan infrastruktur selesai dilakukan. Pemerintah berharap sistem baru itu nantinya mampu menjadi model nasional dalam pengelolaan bantuan sosial berbasis digital yang modern, adaptif, dan berpihak kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
