Pendapatan Gunungkidul 2025 Capai Rp2,067 Triliun, PAD Lampaui Target

Foto ilustrasi Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) pantai, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pendapatan Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2025 berhasil mencapai Rp2,067 triliun atau 99,36% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 di DPRD Gunungkidul, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gunungkidul, Ery Agustin Sudiyanti, mengatakan pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 telah rampung. DPRD bersama pemerintah daerah dijadwalkan menggelar Rapat Paripurna penandatanganan kesepakatan bersama pada Senin (29/6/2026).

Menurut Ery, proses pembahasan berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Meski demikian, DPRD tetap memberikan sejumlah catatan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Salah satu perhatian DPRD berkaitan dengan pemenuhan ketentuan alokasi belanja pegawai. Hingga kini, porsi belanja pegawai masih berada di kisaran 40%, sehingga belum sesuai dengan ketentuan Pemerintah Pusat yang menetapkan batas maksimal 30%.

Catatan lainnya menyangkut belanja infrastruktur. Alokasi pembiayaan sektor tersebut juga dinilai belum memenuhi amanat sebesar 40% sehingga masih perlu ditingkatkan pada perencanaan anggaran berikutnya.

"Secara umum pembahasan berjalan dengan lancar, tapi memang ada sejumlah catatan-catatan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik," kata Ery, Ahad (28/6/2026).

Dari sisi pendapatan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul semula menargetkan penerimaan sebesar Rp2,080 triliun. Hingga akhir tahun anggaran, realisasinya mencapai Rp2,067 triliun atau setara 99,36% dari target.

Ery menilai capaian tersebut cukup menggembirakan karena realisasi PAD justru mencapai 100,95% dari target yang telah ditetapkan. Menurutnya, peningkatan kunjungan wisata menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan penerimaan daerah.

"Catatan bagusnya dari Pendapatan Asli Daerah bisa tercapai 100,95% dari target. Ini tak lepas adanya tren kunjungan wisata yang terus terjadi peningkatan," katanya.

Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi dana transfer dari Pemerintah Pusat. Karena itu, optimalisasi aset milik daerah dinilai penting agar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.

"Aset yang dimiliki perlu dioptimalkan agar pendapatan asli daerah juga bisa terus ditingkatkan," ujarnya.

Pada sektor belanja, pemerintah menargetkan anggaran sebesar Rp2,130 triliun. Hingga akhir tahun, realisasinya mencapai Rp2,020 triliun atau 94,84% dari target.

Menurut Ery, masih terdapat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum mampu menyerap anggaran secara optimal. Kondisi tersebut menjadi salah satu evaluasi agar pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya dapat berjalan lebih maksimal.

"Ada sejumlah OPD yang jadi perhatian karena penyerapan anggarannya masih belum optimal, maka jadi catatan agar bisa lebih maksimal," katanya.

Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini, juga mendorong agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus ditingkatkan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat yang membuat pemerintah daerah perlu memperkuat sumber pendapatan sendiri.

Menurut Endang, sektor pariwisata masih memiliki peluang besar untuk mendongkrak PAD. Apabila pengelolaannya dilakukan secara konsisten dan optimal, penerimaan dari sektor wisata berpotensi mencapai Rp60 miliar dalam satu tahun.

"Contohnya PAD wisata masih bisa dioptimalkan. Kalau terus bisa konsisten, maka dalam setahun bisa memeroleh Rp60 miliar bukan hal yang mustahil," katanya.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus menghadirkan inovasi serta mengoptimalkan berbagai potensi daerah agar Pendapatan Gunungkidul terus meningkat. Upaya tersebut dinilai penting karena besarnya PAD akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan pemerintah membiayai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Sektor pendapatan ini juga sangat berpengaruh terhadap program pembangunan, makanya harus dimaksimalkan potensinya," kata Endang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.