5 hours ago
2
KLIKPOSITIF — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Unit Desa (KUD) Maju Jaya di Desa Pelambaian, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada Sabtu (27/6/2026), sebagai upaya memperkuat sistem kemitraan petani kelapa sawit swadaya dengan perusahaan pengolahan kelapa sawit yang dinilai berhasil meningkatkan kesejahteraan petani.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, didampingi Asisten II Setdaprov Sumbar Adib Alfikri, Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumbar Afniwirman, anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumbar, Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumbar, serta tenaga ahli penetapan harga tandan buah segar (TBS) Sumbar.
Rombongan disambut pengurus KUD Maju Jaya yang memaparkan perjalanan koperasi dalam membangun kelembagaan petani sawit swadaya hingga mampu menjalin kemitraan yang kuat dengan perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS). Kemitraan tersebut menjadi salah satu faktor utama yang membuat petani anggota koperasi memperoleh kepastian pemasaran hasil panen sekaligus harga jual TBS yang lebih menguntungkan.
Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandi mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mencari referensi terbaik dalam memperkuat kelembagaan petani sawit swadaya di daerah. Menurutnya, pengalaman KUD Maju Jaya dapat menjadi contoh bagi Sumbar dalam membangun sistem tata niaga sawit yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kedatangan kita ke KUD Maju Jaya ini dalam rangka mencari tahu langkah-langkah dan kiat-kiat sehingga KUD Maju Jaya sebagai kelembagaan petani sawit swadaya mampu bermitra dengan perusahaan pabrik kelapa sawit. Ini menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk kita pelajari,” ujar Arry.
Ia menilai, keberhasilan KUD Maju Jaya tidak hanya ditentukan oleh kemitraan dengan perusahaan, tetapi juga oleh tata kelola koperasi yang profesional, kekompakan para petani, serta dukungan berbagai pihak dalam membangun ekosistem perkebunan sawit yang sehat.
Arry berharap pola yang diterapkan KUD Maju Jaya dapat menjadi inspirasi bagi koperasi-koperasi petani sawit di Sumatera Barat sehingga posisi tawar petani semakin kuat, akses pasar lebih terbuka, dan kesejahteraan petani dapat terus meningkat.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumbar Afniwirman menyebutkan kunjungan tersebut memberikan banyak informasi dan pembelajaran yang dapat diadopsi untuk pengembangan sektor perkebunan sawit di Sumatera Barat.
Menurutnya, salah satu poin penting yang diperoleh dari kunjungan tersebut adalah mekanisme penetapan harga TBS bagi petani sawit swadaya yang telah dapat disamakan dengan harga TBS petani plasma karena adanya kelembagaan koperasi yang kuat dan kemitraan yang jelas dengan perusahaan.
“Dari kunjungan ini kita memperoleh informasi yang sangat penting. Di sini harga TBS petani swadaya sudah bisa ditetapkan sebagaimana harga TBS plasma. Mekanisme seperti ini akan kita pelajari lebih lanjut dan kita upayakan untuk diterapkan juga di Sumatera Barat,” kata Afniwirman.
Ia menjelaskan, apabila sistem tersebut dapat diterapkan, maka petani sawit swadaya di Sumbar akan memperoleh kepastian harga yang lebih baik sekaligus mengurangi kesenjangan harga yang selama ini masih terjadi antara petani plasma dan petani swadaya.
Selain berdiskusi mengenai tata kelola koperasi dan sistem kemitraan, rombongan Pemprov Sumbar juga meninjau berbagai aspek operasional KUD Maju Jaya, mulai dari pengelolaan organisasi, pelayanan kepada anggota, hingga mekanisme penyaluran hasil panen ke pabrik kelapa sawit.
Melalui kunjungan tersebut, Pemprov Sumbar berharap dapat merumuskan kebijakan yang mampu memperkuat kelembagaan petani sawit swadaya, meningkatkan daya saing komoditas sawit, sekaligus mewujudkan sistem penetapan harga TBS yang lebih adil dan berpihak kepada petani.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendorong sektor perkebunan sawit sebagai salah satu penopang perekonomian daerah melalui tata kelola yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani.
