Program MBG Idealnya untuk Siswa Tak Mampu dan Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat yang tuntas direnovasi oleh Nindya Karya. ANTARA/HO-Nindya Karya

Harianjogja.com, JOGJA— Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di DIY dinilai belum tepat sasaran. Komisi D DPRD DIY menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh agar program tersebut benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan, khususnya siswa dari keluarga miskin.

Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu, menegaskan bahwa tujuan utama MBG adalah mengatasi persoalan gizi, sehingga penerimanya harus diprioritaskan pada kelompok rentan.

"Saya tidak sedang menolak dan menerima, tetapi kita kembalikan kepada tujuan awal adalah makanan bergizi. Yang kekurangan gizi itu orang miskin. Maka harus ada kajian, sekolah mana yang sebetulnya layak mendapatkan itu," ujarnya, Jumat (26/6/2026).

Ia menilai kebijakan distribusi MBG yang diberikan secara merata berpotensi melenceng dari tujuan awal. Pemerintah diminta melakukan pemetaan berbasis data keluarga miskin dari Dinas Sosial agar bantuan lebih terarah, khususnya bagi kelompok desil rendah.

Fokus ke Sekolah Rakyat

Menurut Dwi, Sekolah Rakyat menjadi lokasi paling ideal untuk implementasi program tersebut. Selain seluruh siswanya berasal dari keluarga kurang mampu, sistem asrama (boarding school) dinilai memudahkan pengawasan dan distribusi makanan.

"Kalau mau terukur, ya pasti Sekolah Rakyat karena boarding class. Di situ jelas penerimanya kategori desil berdasarkan data Dinas Sosial. Jangan liar seperti sekarang karena nanti lari dari tujuan awal program," katanya.

Selain persoalan sasaran, Komisi D juga menyoroti lemahnya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan MBG. Bahkan, Dinas Pendidikan disebut tidak mengetahui secara rinci sekolah penerima maupun lokasi dapur penyedia makanan.

"Dinas Pendidikan saja tidak tahu dapur ini penerima manfaatnya di sekolah mana. Kita tidak pernah dikoordinasi. Tiba-tiba kalau ada masalah keracunan kita dilibatkan. Soal anggarannya juga kita tidak punya," ucapnya.

Dwi juga mengusulkan agar penyediaan makanan dilakukan langsung di masing-masing sekolah guna menjaga kualitas konsumsi. Skema ini dinilai tetap bisa melibatkan pihak ketiga, namun dengan pengawasan yang lebih ketat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menyatakan pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan evaluasi terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurutnya, saat ini fokus pemerintah bukan menambah jumlah SPPG baru, melainkan memastikan unit yang sudah ada memenuhi standar yang ditetapkan.

"Ada yang sudah disuspend juga. Sekarang arahnya bukan menambah SPPG dulu, tetapi mengassess SPPG yang sudah ada," katanya.

Evaluasi tersebut mencakup kelengkapan fasilitas, termasuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), hingga kesesuaian standar gizi bagi tiap kelompok penerima manfaat.

Ia menekankan bahwa kebutuhan gizi setiap kelompok berbeda, mulai dari balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak sekolah. Karena itu, tenaga ahli gizi di setiap SPPG diminta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.

"Kemarin saran kita, ahli gizinya silakan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menentukan bobot masing-masing unsur gizinya karena kebutuhan setiap kelompok berbeda," ujarnya.

Dengan pemetaan yang lebih akurat dan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat, pelaksanaan MBG diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.