3 hours ago
2
Ilustrasi uang. - Bisnis/ Dwi Prasetya
Harianjogja.com, JAKARTA— Pemerintah menegaskan tidak ada alokasi dana dari APBN khusus untuk iuran Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Penegasan ini dikeluarkan di tengah polemik kontribusi Indonesia dalam inisiatif perdamaian global yang diinisiasi oleh Donald Trump.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya tidak pernah menerima instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan anggaran terkait iuran BoP.
“Saya tidak pernah menerima instruksi dari Presiden untuk menyediakan uang untuk BoP,” ujarnya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (21/4/2026).
Ia menjelaskan, meski Indonesia tergabung dalam forum tersebut, tidak ada kewajiban finansial yang mengikat. Komitmen Indonesia lebih diarahkan pada kontribusi non‑keuangan.
“Tidak ada komitmen bayar, apalagi kalau misalnya dipakai untuk Israel,” katanya.
Purbaya menambahkan posisi pemerintah jelas yakni berpartisipasi dalam upaya perdamaian dengan tetap memperhatikan kepentingan rakyat Palestina.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah menjanjikan kontribusi dana hingga 1 miliar dolar AS kepada BoP. Ia menyebut Indonesia bahkan tidak termasuk dalam daftar founding donors pada pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu.
“Sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” tegas Prabowo.
Sebagai gantinya, Indonesia menyatakan kesiapan untuk berkontribusi melalui pengiriman pasukan perdamaian, khususnya untuk membantu menjaga stabilitas di Gaza.
“Kita siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Meski belum ada komitmen finansial, pemerintah tetap membuka peluang untuk berkontribusi di masa depan, terutama jika proses rekonstruksi Gaza mulai berjalan dan Indonesia diminta terlibat secara lebih lanjut.
Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian adalah organisasi internasional baru yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada awal tahun 2026. Organisasi ini secara resmi diperkenalkan dalam sebuah acara penandatanganan piagam di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (Davos) pada Januari 2026.
Awalnya, BoP dirancang sebagai badan khusus untuk mengawasi stabilisasi dan rekonstruksi di Jalur Gaza pasca-konflik melalui rencana perdamaian 20 poin milik Trump yang berlandaskan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
