Raja Charles Bayar Pajak Rp260 Miliar, Pertama dalam Sejarah Inggris

Raja Charles/The Telegraph

Harianjogja.com, JOGJA—Raja Charles III mencetak sejarah baru di Inggris setelah menjadi monarki pertama yang secara terbuka mengungkap nilai pajak pribadi yang dibayarkannya kepada publik. Berdasarkan laporan tahunan rumah tangga kerajaan yang dirilis pada Kamis (25/6/2026), Raja Charles membayar pajak sebesar £12,9 juta atau sekitar Rp260 miliar untuk periode 2024-2025.

Langkah tersebut menjadi salah satu bentuk transparansi terbesar yang pernah dilakukan keluarga kerajaan Inggris. Tidak hanya Raja Charles, Putra Mahkota Pangeran William juga mengumumkan nilai pajak pribadinya yang mencapai £7,76 juta atau sekitar Rp156 miliar pada periode yang sama.

Istana Buckingham menjelaskan pengungkapan nilai pajak tersebut merupakan keputusan sukarela yang diambil secara pribadi oleh Raja Charles dan Pangeran William. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman publik mengenai tata kelola keuangan serta akuntabilitas institusi monarki modern.

Sejak Raja Charles naik takhta dan William menyandang gelar Pangeran Wales, total pajak yang telah dibayarkan keduanya kepada HM Revenue and Customs dilaporkan telah melampaui £50 juta.

Pendapatan Raja Charles berasal dari sejumlah sumber, termasuk pengelolaan Duchy of Lancaster yang menghasilkan pendapatan sebesar £25,2 juta pada tahun keuangan 2025-2026. Selain itu, ia juga memperoleh pemasukan dari investasi pribadi serta kepemilikan kawasan Balmoral dan Sandringham.

Sementara itu, Pangeran William mendapatkan penghasilan dari Duchy of Cornwall yang mencatatkan surplus sebesar £21,6 juta pada periode yang sama.

Sekretaris pribadi Pangeran William, Ian Patrick, mengatakan seluruh pengeluaran dan potongan pajak yang diajukan telah melalui proses audit independen untuk memastikan kesesuaiannya.

“Pangeran William membayar pajak penghasilan pada tarif tertinggi atas surplus bersih apa pun setelah biaya-biaya tersebut dipenuhi. Biaya-biaya tersebut diaudit secara independen untuk memastikan bahwa setiap potongan adalah tepat,” ujarnya dikutip BBC.

Menurut Patrick, keterbukaan tersebut merupakan bagian dari komitmen keluarga kerajaan terhadap transparansi yang semakin menjadi perhatian publik.

Selain pengungkapan pajak, Pangeran William juga mengumumkan kebijakan baru terkait pengelolaan aset kerajaan. Ia memutuskan untuk tidak mengambil keuntungan pribadi senilai £1,5 juta yang berasal dari penyewaan Penjara Dartmoor.

Dana tersebut akan dialihkan sepenuhnya untuk mendukung berbagai program masyarakat pedesaan di wilayah Princetown. Penjara Dartmoor sendiri telah kosong sejak 2024 setelah ditemukan kadar gas radon beracun yang tinggi di dalam bangunan.

Laporan tahunan kerajaan juga mengungkap keputusan penting lainnya terkait tempat tinggal Raja Charles dan Ratu Camilla. Keduanya dipastikan tetap menetap di Clarence House dan tidak akan pindah ke Istana Buckingham setelah proses renovasi selesai.

Keputusan ini menjadi yang pertama sejak masa pemerintahan Ratu Victoria pada 1837, ketika seorang monarki Inggris memilih tinggal di luar Istana Buckingham sebagai kediaman utama.

Meski demikian, Istana Buckingham tetap berfungsi sebagai pusat kegiatan resmi kerajaan, termasuk acara kenegaraan dan operasional institusi monarki. Langkah tersebut juga diharapkan dapat memperluas akses publik ke kompleks istana dan meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata.

Dalam laporan yang sama, pemerintah Inggris menetapkan Sovereign Grant atau tunjangan resmi kerajaan sebesar £99,9 juta per tahun mulai periode 2027-2028. Nilai tersebut meningkat dibandingkan alokasi £51,8 juta pada 2024-2025, meskipun lebih rendah dibandingkan dana sebesar £132,1 juta yang diterima pada 2025-2026 karena berakhirnya program renovasi besar Istana Buckingham.

Bendahara Kerajaan, James Chalmers, menegaskan bahwa Sovereign Grant bukanlah sumber pendapatan pribadi anggota keluarga kerajaan.

“Penting untuk ditekankan bahwa Sovereign Grant tidak menyediakan pendapatan pribadi bagi anggota Keluarga Kerajaan. Dana ini membiayai pekerjaan institusi—bukan kehidupan pribadi atau kekayaan pribadi,” katanya.

Langkah transparansi yang dilakukan Raja Charles dan Pangeran William dipandang sebagai upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap monarki Inggris di era modern, terutama ketika tuntutan keterbukaan terhadap penggunaan dana dan aset publik semakin tinggi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.