Sejarah Indonesia Akan Ditulis Ulang

Harianjogja.com, JOGJA—Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dalam proses menyusun program penulisan ulang sejarah Republik Indonesia (RI). Program ini melibatkan ratusan sejarawan.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menjelaskan penulisan ulang sejarah Indonesia akan menghasilkan narasi versi terbaru yang bakal dirilis 17 Agustus 2025 nanti. Sejarah ini termasuk periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta Joko Widodo (Jokowi) akan dimasukkan ke versi terbaru nanti.

"Ya, semua yang perlu di-update, kita update. Misalnya, periode terakhir itu periode sebelum Pak SBY kalau enggak salah. Nanti tentu ditambahkan," ujar Fadli, Senin (5/5/2025).

Fadli menganggap sejarah Indonesia perlu ditulis ulang karena sejarah nasional terakhir kali ditulis pada era sebelum Presiden SBY. Sehingga dianggap perlu menambahkan sejarah setelahnya. Penulisan ulang sejarah ini dilakukan dalam rangka memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia.

BACA JUGA: Jadwal Kereta Bandara Xpress Hari Ini Rabu 28 Mei 2025, Berangkat dari Stasiun Tugu, Wates dan YIA

Salah satu yang terlibat dalam penulisan ulang sejarah RI yaitu Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia, Susanto Zuhdi, yang juga menjadi Ketua Tim Penulisan Ulang Sejarah RI. Menurutnya, terdapat hampir 120 orang yang terlibat.

Susanto mengatakan program ini sudah dikerjakan sejak Januari 2025 lalu. Prosesnya tengah berjalan selama sekitar lima bulan. Ahli di bidang sejarah maritim dan sejarah nasional ini mengungkapkan dirinya turut didampingi dua sejarawan lain menjadi editor umum di program tersebut.

Dua sejarawan tersebut yaitu Guru Besar dari Universitas Diponegoro (Undip), Singgih Tri Sulistiyono dan Guru Besar dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jajat Burhanuddin. Susanto mengatakan pada bulan Januari, tim merumuskan kerangka acuan. Ketiga orang di atas menjadi editor umum.

"Jadi itu kami merumuskan kerangka acuannya, garis besarnya, kemudian diberikan ke 20 editor jilid, karena ada 10 jilid yang akan ditulis, nah itu mereka lalu merumuskan lagi, terus ya on going process, sampai sekarang ya sudah 60-70 persen," kata Susanto, Rabu (14/5/2025).

Bukan hanya sejarawan, proses penulisan ulang sejarah RI juga melibatkan para arkeolog di Indonesia. Susanto melanjutkan, banyak sejarawan muda yang dilibatkan dalam program ini. "Bahkan itu tidak hanya sejarah ya, artinya arkeologi ya, karena kan periode-periode lama kan itu arkeolog yang berperan," katanya.

Rencananya, akan terdapat 10 jilid buku sejarah versi terbaru. Periode sejarah ini akan menjelaskan sejak zaman prasejarah hingga era manusia kontemporer di Indonesia. Asal-usul nenek moyang serta percampuran budaya dengan dunia luar juga akan turut dimuat. "Jadi kita mencari asal-usul memberikan penggambaran ya identitas kita sebagai bangsa, sejak awal tadi itu sampai masa kontemporer, begitu," kata Susanto.

BACA JUGA: Jadwal KRL Jogja-Solo Hari Ini Rabu 28 Mei 2025: Stasiun Tugu, Lempuyangan, Maguwo, Ceper, Srowot, Klaten Delanggu hingga Palur

Menurutnya, perjalanan jatuh bangun bangsa Indonesia juga akan dimuat dalam penulisan ulang sejarah RI ini. "Ya kita harus jujur dengan sejarah kita kalau kita mau maju, kita mau maju harus mempelajari sejarah kan, apapun sejarah yang pernah kita miliki gitu ya, ini kan bangsa yang cerdas, bangsa yang pandai mengambil pelajaran dari sejarah, bukan begitu," katanya. "Ya nanti tunggu aja apa yang nggak akan kita tulis gitu," kata Dosen di Fakultas Ilmu Budaya UI ini.

Legitimasi Penguasa

Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI berharap program penulisan ulang sejarah Republik Indonesia (RI) yang sedang pemerintah kerjakan tidak hanya menjadi legitimasi penguasa.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, berharap penulisan ulang sejarah RI harus objektif lewat pendekatan kritis. Hal itu Hadrian anggap penting, agar sejarah tidak menjadi alat pembenaran kekuasaan semata, melainkan menjadi cermin reflektif yang membimbing bangsa ke arah yang lebih baik dan dewasa secara politik dan budaya.

Hadrian juga menekankan bahwa proses penulisan ulang sejarah harus melibatkan sejarawan yang mumpuni secara akademik. "Tentu dengan melibatkan sejarawan secara akademik dan terbuka, penulisan ulang ini bisa memperbaiki distorsi sejarah dan memberikan ruang bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan," kata Hadrian, Jumat (9/5/2025).

Penulisan ulang sejarah, lanjut Hadrian, perlu dilakukan untuk menghadirkan narasi yang lebih adil, lengkap, dan objektif. Hal ini juga penting untuk membangun kesadaran sejarah yang lebih utuh bagi generasi muda. Bisa saja selama ini sejarah nasional yang sudah ditulis berasal dari sudut pandang penguasa atau ideologi tertentu. Sehingga hal tersebut seringkali mengabaikan kontribusi kelompok minoritas, daerah terpencil, atau tokoh yang tidak sejalan dengan pemerintah.

Di sisi lain, Hadrian menekankan perlunya transparansi dalam proses penulisan ulang sejarah oleh pemerintah. Penekanan ini juga menjadi sorotan Komisi X DPR RI dalam rapat kerja (raker) dengan Kementerian Kebudayaan pada 23 April lalu.

"Penyusunan sejarah harus dilakukan secara transparan, melibatkan para ahli yang kredibel, serta mempertimbangkan berbagai perspektif agar hasilnya objektif dan mencerminkan kebenaran sejarah secara utuh," katanya.

Politikus PKB tersebut juga mengatakan bahwa sejarah adalah ilmu yang dinamis. Seiring berkembangnya metodologi seperti teknologi arsip digital, serta terbukanya dokumen-dokumen lama, menurutnya, banyak fakta baru yang bisa diungkap.

Sudut Pandang Sejarah

Penulisan ulang sejarah Republik Indonesia (RI) perlu objektif. Di samping itu, proses penulisan juga tidak sarat kepentingan politik dalam merevisi narasi sejarah bangsa. Hal tersebut disampaikan oleh akademisi Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Radius Setiyawan.

Radius menyatakan bahwa sejarah sering kali menjadi produk kekuasaan. Menurutnya, sejarah yang ditulis dan diajarkan kerap mencerminkan sudut pandang kelompok dominan atau penguasa pada masanya.

“Penguasa memiliki kontrol atas sumber daya, sehingga mereka dapat menentukan versi sejarah mana yang akan disebarluaskan. Hal ini sejalan dengan ungkapan populer ‘history is written by the victors’, sejarah ditulis oleh para pemenang,” kata Radius, Kamis (8/5/2025).

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Riset, Kerjasama, dan Digitalisasi ini menjelaskan revisi sejarah merupakan hal yang wajar dalam kajian ilmiah. Namun, prosesnya tidak bisa dilakukan secara sembarangan. “Terdapat metodologi, validitas data, serta aspek ilmiah lain yang harus diperhatikan secara ketat,” katanya.

Radius juga menyoroti peran media dalam membentuk narasi sejarah. Menurutnya, media berfungsi sebagai alat yang dapat memperkuat ataupun meruntuhkan tafsir sejarah yang sudah mapan. Contohnya, bila dahulu wacana sejarah ditegakkan melalui monumen atau ritus nasional, kini era digital membuka ruang luas bagi berbagai interpretasi sejarah.

Radius menekankan pentingnya menyelesaikan beban sejarah yang belum tuntas dalam konteks Indonesia. “Bagaimana mungkin sebuah bangsa yang besar dapat menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik, sementara masih banyak beban sejarah yang belum terselesaikan? Seperti duri dalam daging, beban itu akan selalu menghambat perjalanan bangsa,” kata dosen Kajian Budaya dan Media UM Surabaya tersebut.

BACA JUGA: Bacaan Niat Puasa Dzulhijjah dan Waktu Puasa Dzulhijjah 2025

Selama proses program penulisan ulang sejarah RI ini, Radius berharap pemerintah berhati-hati. Ia menekankan bahwa penulisan ulang sejarah seharusnya tidak menjadi alat politik, melainkan cermin dari kebenaran sejarah yang lebih utuh dan berimbang. “Pemerintah harus memastikan upaya ini dilakukan secara komprehensif, objektif, dan ilmiah,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News