Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan menegaskan perlindungan anak tidak bisa lagi hanya bergantung pada penanganan kasus di tingkat kabupaten atau kota.
Ia meminta desa menjadi garda terdepan untuk mencegah kekerasan hingga praktik penjualan anak.
Veronica menekankan, pendekatan perlindungan anak harus dimulai dari desa melalui perencanaan pembangunan seperti Musrenbang. Ia menilai, selama ini penanganan masih bersifat reaktif.
“Tidak bisa hanya mengandalkan UPTD di kabupaten. Kalau sudah jadi kasus baru bergerak, itu sudah terlambat,” katanya, usai mengikuti Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXVI, di Hotel Claro jalan Pettarani Makassar, Kamis (26/03).
Ia juga menyoroti pentingnya peran perempuan dalam keluarga sebagai kunci pencegahan. Menurutnya, perempuan harus dilibatkan sebagai subjek dalam pembangunan desa, termasuk dalam program ekonomi dan penguatan keluarga.
“Perempuan banyak menjadi tulang punggung keluarga. Mereka harus difasilitasi dan didukung agar bisa menjaga keluarga dan anak-anaknya,” jelas Veronica.
Menurut Veronica, peningkatan kasus yang terjadi belakangan ini banyak berakar dari persoalan keluarga dan ekonomi, meski di sisi lain keberanian korban untuk melapor juga mulai meningkat.
“Kasus yang muncul sekarang banyak terjadi di lingkungan keluarga. Ini tidak bisa ditangani setelah kejadian saja, harus dicegah dari awal,” tegasnya.
Lebihblanjut katanya, pemerintah bersama Polri sebenarnya telah membentuk Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO). Namun, tantangan terbesar saat ini adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia dan integrasi sistem hingga ke daerah.
“Direktorat sudah ada, tapi penguatan SDM dan integrasi dengan layanan di daerah masih harus ditingkatkan,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah mendorong integrasi program ekonomi dengan perlindungan anak. Salah satunya melalui pengembangan kebun pangan lokal berbasis komunitas yang melibatkan keluarga.
Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga membangun pola asuh dan kesadaran gizi sejak dini.
“Kita ingin mulai dari hulu. Edukasi soal gizi, pola asuh, dan ekonomi keluarga harus berjalan bersama untuk mencegah kekerasan terhadap anak,” ujarnya.
Ia menegaskan, berbagai kasus seperti penjualan anak hingga kekerasan yang terjadi di sejumlah daerah merupakan peringatan bahwa persoalan perlindungan anak sangat kompleks dan saling berkaitan.
“Ini bukan kasus yang berdiri sendiri. Ada faktor ekonomi, pendidikan, dan konflik keluarga yang saling terkait,” tegasnya.
Karena itu, Veronica mendorong desa untuk berinovasi memanfaatkan anggaran dan program pembangunan agar terintegrasi dalam satu sistem perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.
“Desa harus jadi benteng utama. Dari sanalah data akurat, intervensi, dan perlindungan anak bisa dimulai,” tukas Veronica.
