Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Hasil survei kepuasan publik yang menempatkan angka 80 persen terhadap kinerja setahun Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham atau akronim Mulia, mendapat respons positif dan apresiasi dari kalangan legislatif.
Salah satunya Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, menilai capaian tersebut tergolong fantastis untuk tahun pertama pemerintahan. Namun ia mengingatkan agar angka itu tidak membuat pemerintah berpuas diri.
“Alhamdulillah survive di awal di angka 80-an itu fantastis. Tapi tentu kita tidak boleh puas. Ini justru cambukan untuk semakin berbenah ke depan,” ujarnya.
Angka tersebut kata Ketua DPD PKS Kota Makassar layak diterima oleh Mulia, melihat bagaimana kordinasi lintas sektor hingga respon atas keluhan warga selama setahun kepemimpinan.
“Saya rasa angka itu wajar ya, karena selama setahun saya laut Pak Wali dan ibu Wawali (Appi-Aliyah) saat berkolaborasi dengan DPRD baik, dan cepat turun kalau ada keluhan dari warga, sekalipun itu lewat sosmed ya,” ujarnya.
Meski begitu, kata Ketua HDMI Sulsel itu, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di Kota Makassar, terutama menyangkut infrastruktur dan integritas pelayanan publik.
“Kita ingin pelayan publik bukan hanya bekerja, tapi punya integritas. Melayani dengan baik, tutur kata yang baik, dan tidak berbelit-belit. Itu yang diinginkan masyarakat,” tegasnya.
Ia mencontohkan persoalan infrastruktur yang masih menjadi sorotan, termasuk akses jalan di sekitar SMA Negeri 22 Makassar yang sempat viral karena kondisi jalan dan kewenangan yang dinilai saling lempar antara pemerintah kota dan provinsi.
“Harus ada akselerasi. Di situ yang sekolah warga Makassar, yang ibadah juga warga Makassar. Jangan sampai masyarakat menilai pemerintah lambat menyelesaikan hal yang sebenarnya bisa cepat dituntaskan, padahal bukan tanggungjawab Pemkot, harus ada duduk bersama menyelesaikan,” katanya.
Andi Hadi mengingatkan, warga yang setiap hari melewati jalan tersebut adalah pembayar pajak dan berhak mendapatkan pelayanan serta infrastruktur yang layak.
“Jangan sampai ada kesan masyarakat Makassar termarginalkan karena jalan tidak dikerja. Kalau hak-hak mereka tidak terpenuhi, tentu kepercayaan publik bisa tergerus,” ujarnya.
Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah penertiban kawasan umum yang selama ini terkesan kumuh dan digunakan untuk aktivitas jual beli tanpa izin jelas. Menurutnya, penertiban tersebut merupakan gebrakan yang patut didukung selama dilakukan secara humanis.
“Banyak drainase tertimbun, muncul pasar-pasar kaget, bahkan ada oknum yang mempersewakan lahan secara ilegal. Ini tidak bisa dibiarkan,” katanya.
Ia menegaskan penataan harus dibarengi pendekatan persuasif tanpa kekerasan, serta memastikan pedagang tidak menjadi korban praktik oknum.
Lebih jauh, ia menilai komunikasi antara eksekutif dan legislatif selama setahun terakhir berjalan baik. Namun ke depan, fokus utama harus pada pertumbuhan UMKM agar perputaran ekonomi masyarakat semakin menggeliat.
“Kalau UMKM tumbuh, perputaran uang bergerak, masyarakat sejahtera. Program-program di ruang publik seperti di Losari itu bagus karena memicu geliat ekonomi,” jelasnya.
Terkait persoalan sampah, ia menyebut sudah ada respons dari pemerintah, termasuk keputusan terkait pengelolaan yang dipusatkan di Antang.
“Artinya ada jawaban dan langkah. Tinggal bagaimana konsistensinya di lapangan,” tukasnya.
