4 weeks ago
25
Harianjogja.com, SLEMAN—Alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) di pos belanja tidak terduga (BTT) akan dialihkan untuk menambah upah guru honorer di wilayah Sleman.
Anggota Komisi D DPRD Sleman, Wanto mengatakan Komisi D DPRD Sleman dan Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman telah menggelar rapat koordinasi pada Senin (10/2/2025). Dalam rapat tersebut, mereka membahas penggunaan anggaran MBG yang sebelumnya telah dialokasikan Pemkab.
"Hal ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo yang meminta agar anggaran tersebut dialihkan untuk perbaikan fasilitas sekolah," katanya, Kamis (13/2/2025).
BACA JUGA: Gaji dan Tunjangan Guru Dijamin Tidak Terpangkas Gegara Efisiensi Anggaran
Wanto mengaku anggaran MBG yang ada saat ini terlalu besar apabila hanya digunakan untuk perbaikan fasilitas sekolah. Sebab itu, Komisi D dan Disdik berencana membagi anggaran tersebut untuk menambah upah guru honorer.
“Belum ada kesepakatan apapun. Masih dalam pembicaraan. Tapi yang pasti anggaran MBG dialihkan untuk sektor pendidikan,” kata Wanto.
Meski begitu, arah pembicaraan dalam rapat kerja tersebut mengarah pada rencana penambahan upah guru honorer. Hanya, Wanto berharap upah guru honorer berada di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) Rp2.264.080,95.
Menurut Wanto, penyampaian ilmu - pengetahuan dari guru ke murid akan semakin mudah apabila guru tidak terbebani dengan situasi kesulitan ekonomi. Guru perlu sejahtera terlebih dahulu. Dengan begitu, guru akan semakin fokus dalam mengajar.
Selain upah, Wanto memberi saran agar pengalihan anggaran tersebut digunakan untuk menambah beasiswa anak sekolah. Saat ini, Pemkab baru mengalokasikan anggaran untuk beasiswa jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
“Sekarang ini, beasiswa untuk anak TK mau masuk SD kan belum ada. Ini perlu juga kalau bagi saya,” katanya.
Tahap perkembangan seorang anak akan sangat ditentukan di usia TK dan SD. Wanto menerangkan pengembangan dan penguatan sumber daya manusia sejak TK perlu dilakukan secara serius. Hal ini akan menentukan pondasi anak dalam menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK hingga Perguruan Tinggi.
Wanto juga memberi saran agar anggaran MBG dialihkan sebanyak 20% untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sleman. Dia memberi contoh kemiskinan akan berimbas pada angka putus sekolah.
“Ada anak putus sekolah karena situasi ekonominya. Jadi tidak bisa membayar SPP. Bisa ikut ujian tapi harus bayar dulu. Kalau perekonomian Sleman tertata baik, maka tidak ada kasus siswa putus sekolah karena tidak bisa membayar SPP,”ucapnya.
Sementara, Plt. Kepala Disdik Sleman, Sri Adi Marsanto mengatakan arah pembicaraan ketika rapat kerja dengan Komisi D DPRD Sleman mengarah pada peningkatan kesejahteraan guru honorer.
Peningkatan kesejahteraan guru honorer tersebut Disdik lakukan melalui semacam insentif. Sebutannya adalah fasilitasi guru tidak tetap (GTT)/ pegawai tidak tetap (PTT).
Anggaran fasilitasi GTT/PTT, kata dia sebenarnya sudah tercantum di APBD 2025. Sebab ada refokusing anggaran, maka anggaran tersebut terpotong hingga Rp4 miliar.
Di lain pihak, Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdik Sleman, Sugeng Saefudin mengatakan upah guru honorer/ GTT bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah negeri.
“Pemkab hanya bisa memberi bantuan insentif untuk guru honorer lewat fasilitasi GTT/BTT. Tapi itu bukan upah, bentuknya penghargaan. Makanya ada kriteria yang harus dipenuhi agar bisa mendapat penghargaan,” kata Sugeng.
Sugeng menjelaskan fasilitasi GTT/PTT Disdik berikan setiap dua bulan sekali. Bagi guru honorer, mereka harus membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) lebih dahulu agar bisa mengakses fasilitasi tersebut.
Kriteria lain fasilitasi tersebut juga mempertimbangkan durasi waktu mengajar dengan minimal 10 jam per pekan dan keikutsertaan dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Masa kerja guru honorer juga akan menentukan besaran penghargaan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
