Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), menyoroti kuatnya ego sektoral di lingkup perangkat daerah yang dinilai menghambat kinerja pemerintahan.
Ia mengingatkan pimpinan SKPD agar tidak membangun kerajaan kecil di unit masing-masing yang berujung pada lemahnya koordinasi dan mandeknya program pemerintah kota.
Menurut Appi, perbedaan arah antara pimpinan dan jajaran di bawah kerap terjadi, bahkan dalam sejumlah kasus perencanaan justru lebih siap di level teknis namun tidak sinkron saat eksekusi dilapangan.
“Selalu muncul perbedaan antara top leaders dengan jajaran di bawah. Perencanaannya bagus, tapi saat di ujung berbeda. Ini jangan jadi budaya pembiaran,” tegasnya, Senin (16/02).
Ia menegaskan akan memperketat proses pengawasan dan verifikasi program melalui mekanisme cross check langsung ke setiap kepala dinas, termasuk melibatkan unsur non-pemerintah untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai data dan realita yang ada di lapangan.
“Saya pastikan semua kita cross check. Ada organ non-pemerintahan yang ikut mengecek satu per satu supaya seluruh capaian bisa ter-capture
dengan baik, tidak ngasal” ujarnya.
Tak hanya itu, Appi juga menyinggung dorongan digitalisasi pemerintahan yang belum sepenuhnya diterima di semua dinas. Padahal, menurutnya, sistem tersebut dibangun untuk memperbaiki tata kelola, bukan mencari kesalahan setiap individu, ini perlu menjadi perhatian bersama.
“Tidak semua dinas happy dengan digitalisasi. Padahal kita masuk bukan mencari siapa yang salah, tapi membenarkan sistem supaya konektivitas dan integritasnya terbangun dalam SKPD,” katanya.
Ia mencontohkan adanya potensi kebocoran anggaran dari data yang tidak valid, seperti keberadaan petugas kebersihan fiktif. “Kalau ada 10 orang saja bodong, gajinya Rp2,5 juta, berarti Rp25 juta per bulan. Kalau dibiarkan terus, ini jadi masalah besar. Makanya data harus dikonfirmasi, jadi memang kita harus pastikan bahwa mereka benar bekerja di lapangan” tegas Appi.
Tak hanya petugas kebersihannya, Appi juga menyorot persoalan integritas dalam sistem penerimaan peserta didik baru, yang dinilai masih menyisakan celah manipulasi di tingkat sekolah.
“Masuk lewat sistem, tapi di sekolah tidak di-klik. Ini yang menimbulkan persoalan. Di mana integritas yang kita bangun?, jangan seperti itu,” ujarnya.
Appi menegaskan digitalisasi, efisiensi anggaran, dan kolaborasi lintas dinas menjadi prioritas pembenahan. Ia meminta seluruh SKPD meninggalkan ego sektoral dan memperkuat koordinasi dilapangan.
“Jangan lagi membangun ego-ego kerajaan. Perangkat ini dibuat untuk saling support, bukan jalan sendiri-sendiri, ajak bicara dan selesaikan bersama,” tegasnya.
Ia mencontohkan kebutuhan teknis antar dinas seperti dukungan tenaga dari PU ke sektor pertanian yang seharusnya bisa berjalan otomatis tanpa hambatan birokrasi. “Kalau ada kebutuhan teknis, harusnya langsung ter-support. Jangan ada rasa sungkan karena merasa wilayahnya sendiri,” tegasnya.
Appi mengingatkan pentingnya kepemimpinan kolaboratif, bukan model satu komando tanpa sinergi. “Leadership harus mengontrol jadi kolaborasi, bukan one man show. Tidak boleh berbeda antara yang direncanakan, dilakukan, dan dieksekusi,” tukasnya.
