Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Luwu Timur. (Dok: Ist)KabarMakassar.com — Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menggelar kegiatan Ngabuburit Pengawasan di Kantor Bawaslu Luwu Timur pada Rabu (4/3).
Kegiatan yang mengusung tema “Konsolidasi Demokrasi Menuju Pemilu 2029 yang Adil dan Bermartabat” ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus forum diskusi bersama berbagai pemangku kepentingan.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Luwu Timur, Sulkifli, menyampaikan apresiasi atas kehadiran para undangan yang tetap meluangkan waktu untuk berkumpul di tengah pelaksanaan ibadah puasa.
Menurutnya, Ngabuburit Pengawasan tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan menunggu waktu berbuka puasa, tetapi juga sebagai ruang membangun kemitraan, memperkuat spiritualitas, serta membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan penguatan demokrasi.
“Kegiatan ini kami harapkan menjadi ruang diskusi yang terbuka. Bahkan kami berharap seluruh peserta dapat berbagi perspektif dan pengalaman, sehingga berbagai isu strategis yang berkembang di masyarakat dapat kita bahas bersama,” ujar Sulkifli.
Ia menambahkan bahwa berbagai pandangan yang muncul dalam forum tersebut akan menjadi catatan penting bagi Bawaslu Luwu Timur dalam memperkuat pelaksanaan tugas pengawasan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Luwu Timur, Pawennari, menjelaskan bahwa kegiatan Ngabuburit Pengawasan merupakan agenda yang diinisiasi oleh Bawaslu Republik Indonesia dan dilaksanakan secara berjenjang di seluruh tingkatan.
Menurut Pawennari, momentum Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat keseimbangan antara pelaksanaan tugas pengawasan pemilu dan penguatan nilai-nilai spiritualitas.
Ia menjelaskan bahwa dalam demokrasi prosedural terdapat tiga komponen utama yang tidak dapat dipisahkan, yakni peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan pemilih. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar demokrasi mampu melahirkan substansi demokrasi yang berkeadilan.
“Integritas dalam demokrasi tidak mungkin terwujud tanpa fondasi moralitas yang kuat. Dan moralitas tersebut lahir dari nilai-nilai spiritualitas. Ramadan menjadi momentum penting untuk memperkuat fondasi itu,” jelas Pawennari.
Kegiatan tersebut juga diisi dengan tausiyah oleh Ustadz Abdul Rahman, Penyuluh Agama Kementerian Agama Luwu Timur. Dalam ceramahnya, ia mengingatkan bahwa puasa tidak sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjadi sarana pembinaan akhlak, kejujuran, kesabaran, dan pengendalian diri.
Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah puasa sangat relevan dalam kehidupan sosial, termasuk dalam praktik demokrasi.
“Demokrasi yang bermartabat hanya dapat terwujud apabila didukung oleh individu-individu yang memiliki akhlak dan ketakwaan,” ungkapnya.
