4 hours ago
6
Ilustrasi pungli. - Antara
Harianjogja.com, BATAM—Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau memperkuat pengawasan pelayanan publik menyusul dugaan pungutan liar dan intimidasi terhadap wisatawan mancanegara di Pelabuhan Batam Center.
Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Siadari, menegaskan kasus ini menjadi alarm penting untuk meningkatkan fungsi kontrol, khususnya di pintu perlintasan internasional yang menjadi wajah Indonesia.
“Peristiwa ini mengonfirmasi bahwa kita perlu terus meningkatkan pengawasan. Tanpa itu, potensi terjadinya penyimpangan oleh aparatur akan terbuka lebar. Penyimpangan oknum ini memang menjadi momok, maka perlu ada pengayaan etika bagi semua aparatur agar mereka ingat tugas dan tanggung jawabnya,” ujarnya.
Ia menilai lemahnya pengawasan membuka celah bagi praktik menyimpang oleh oknum aparat di lapangan. Karena itu, Ombudsman Kepri langsung berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk menindaklanjuti dugaan tersebut.
Dari hasil komunikasi, pihak Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam membenarkan adanya indikasi praktik tersebut dan kini tengah dilakukan investigasi internal oleh inspektorat terkait.
Lagat menekankan penanganan kasus harus disertai langkah tegas untuk memberikan efek jera, sekaligus menjaga integritas pelayanan publik.
“Sangat penting memberikan hukuman kepada yang melanggar, namun di sisi lain juga perlu ada penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dan menjaga integritas,” katanya.
Di sisi lain, Ombudsman mencatat pelayanan imigrasi di Batam secara umum telah mengalami perbaikan signifikan dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan.
“Kasus ini diharapkan menjadi momentum untuk menyisir sisa praktik lama dan mempercepat terwujudnya wilayah birokrasi yang benar-benar bersih,” ujar Lagat.
Ombudsman Kepri juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan setiap dugaan penyimpangan dalam pelayanan publik.
"Peran masyarakat sangat besar dalam mengoreksi dan mengevaluasi pelayanan publik. Jangan takut mengadu jika menemukan penyimpangan. Keberanian warga akan membuat perbaikan lebih tepat sasaran sekaligus memberikan shock therapy bagi pegawai yang nakal," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
