Pelaksanaan Forum Edukasi dan Temu Bisnis Keuangan Syariah serta Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (Dok: Ist)KabarMakassar.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat melalui kegiatan Penguatan Ekosistem Pesantren sebagai langkah strategis mendukung Program Prioritas Pemerintah dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, dalam kegiatan Forum Edukasi dan Temu Bisnis Keuangan Syariah (FEBIS) dan Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH), berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Selasa (14/04).
Dicky mengatakan, pondok pesantren dengan jumlah santri yang signifikan memiliki peran penting sebagai pusat pendidikan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat, serta merupakan ekosistem yang kuat dalam mendukung program prioritas pemerintah.
“Program pemerintah saat ini tidak hanya berbicara mengenai kebutuhan hari ini, tetapi juga untuk generasi ke depan. Ini merupakan sebuah kebersyukuran bagi kita semua ketika memiliki program yang berorientasi jangka panjang seperti ini,” ujar Dicky.
Menurut Dicky, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, bahkan sejak dini. Di saat yang sama, program ini juga membuka peluang ekonomi yang luas.
Dicky menjelaskan, ekosistem yang ada, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, hingga perkebunan, dapat menjadi bagian dari rantai pasok yang mendukung program ini.
Masyarakat di sekitar pesantren dapat berperan sebagai pemasok kebutuhan, sehingga tercipta perputaran ekonomi yang kuat.
OJK tidak hanya hadir sebagai regulator, namun juga berperan sebagai katalis, yang mempercepat dan menghubungkan, serta sebagai fasilitator yang membuka akses dan membangun pemahaman. Peran ini diwujudkan melalui program yang langsung menyentuh kebutuhan di lapangan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa melalui FEBIS, pelaku usaha tidak hanya dikenalkan pada alternatif pembiayaan syariah, tetapi juga dipertemukan langsung dengan lembaga jasa keuangan melalui business matching, sehingga terbuka peluang nyata untuk memperoleh pembiayaan.
Dicky menegaskan bahwa penguatan ekosistem pesantren membutuhkan kolaborasi bersama antara pemerintah, regulator, industri jasa keuangan, pesantren, dan masyarakat.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol (Purn) Sony Sanjaya, mengatakan bahwa program MBG merupakan salah satu program pemerintah yang berguna bagi masyarakat sekarang dan di masa mendatang.
“Program ini menyasar kelompok rentan, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta peserta didik, termasuk para santri.
Pemerintah ingin memastikan bahwa bahkan sejak dalam kandungan, generasi penerus bangsa sudah mendapatkan asupan gizi yang baik,” kata Sony.
Menurutnya, program ini juga melibatkan jutaan relawan, khususnya dari kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian.
Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf yang hadir pada kegiatan tersebut, sangat mendukung program MBG yang merupakan program yang sangat fundamental untuk meningkatkan kualitas sumber daya santri di masa depan.
“Justru yang ingin kita lakukan adalah meningkatkan kualitas manusia seutuhnya yang dididik dan dihasilkan oleh pesantren. Manusia yang secara intelektual unggul, secara fisik insya Allah semakin unggul dengan program-program ini, dan tentu saja secara rohaniah akan tetap kita pertahankan agar tetap unggul,” tutur Yahya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam mendorong penguatan ekosistem ekonomi pesantren, termasuk mendukung program prioritas pemerintah yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, khususnya melalui penguatan pemenuhan gizi dan pengembangan usaha di lingkungan pesantren.
