Gaji Pengurus dan Pengawas Koperasi Merah Putih Belum Diatur

Harianjogja.com, JOGJA—Kabar terkait besaran gaji pengurus dan pengawas Koperasi Merah Putih telah menjadi perbincangan publik di ruang digital. Padahal, sampai saat ini, belum ada kejelasan dan dasar hukum terkait nominal gaji pengawas dan pengurus Koperasi Merah Putih.

Melalui kanal resmi merahputih.kop.id disampaikan bahwa Koperasi Merah Putih baru akan diresmikan pada 12 Juli 2025 mendatang, sehingga belum ada dasar hukum yang mengatur nominal gaji pengawas. Selain itu, Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan berdasarkan prinsip-prinsip kekeluargaan dan gotong royong.

BACA JUGA: Pengamat UGM Nyatakan Koperasi Merah Putih Bisa Dukung Perekonomian Warga

Namun, sebagai referensi, biasanya penentuan gaji pengawas koperasi dilakukan melalui musyawarah anggota setelah koperasi resmi terbentuk dan mulai menjalankan usahanya. Besaran gaji akan disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan, potensi pendapatan koperasi, dan kebutuhan operasional lainnya.

Penyesuaian gaji akan bergantung pada kemampuan finansial koperasi, jenis usaha yang dijalankan, dan kebutuhan manajerial.

Dalam sistem koperasi di Indonesia, pengaturan mengenai honorarium pengurus sempat diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa besaran gaji dan tunjangan ditetapkan melalui rapat anggota.

Namun regulasi ini sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013. Kini, aturan kembali mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang tidak secara eksplisit mengatur soal besaran gaji atau tunjangan.

Tidak ada angka tetap yang berlaku secara nasional. Artinya, setiap koperasi memiliki otonomi dalam menetapkan sendiri skema kompensasi, termasuk untuk jabatan pengawas maupun pengurus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News