1 day ago
5
Isu yang mengemuka tentang pengalihan hak rakyat sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah secara langsung kepada wakil rakyat di parlemen sedang ramai diperbincangkan. - Istimewa.
JOGJA-Isu yang mengemuka tentang pengalihan hak rakyat sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah secara langsung kepada wakil rakyat di parlemen sedang ramai diperbincangkan.
Wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD mendapat sorotan dari berbagai pihak, mulai anggota DPRD DIY hingga Wali Kota Yogyakarta yang merupakan produk pilkada langsung.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo memiliki pandangan menarik terkait isu itu, ketika mendiskusikannya dengan Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto.
Sosok yang tiga kali mengikuti pilkada langsung yakni dua kali di Pilkada Kulon Progo dan sekali di Pilkada Kota Yogyakarta itu melihat, akan ada banyak hal yang hilang jika pilkada kembali ke DPRD.
Dikatakannya, pilkada langsung adalah bukti nyata bagaimana meraih kepercayaan rakyat dengan jalan emotional bounding.
Ada proses panjang dalam berkampanye, bertemu masyarakat secara intens, mengenali warga dan lainnya, guna meraih kepercayaan masyarakat. Dan semua itu tanpa politik uang.
"Terima kasih, Alhamdulillah, saya dengan dukungan PDI Perjuangan mampu meraih kepercayaan pemilih Yogyakarta dan menang pilkada karena ada emotional bounding kuat bersama rakyat Yogyakarta di pilkada tahun lalu," kata sosok yang akrab disapa Dokter Hasto, Kamis (8/1/2026).
Jadi menurutnya, dengan usulan mekanisme kembali ke sistem pemilihan umum perwakilan, kepala daerah dipilih lewat DPRD tidak menjamin lebih demokratis.
"Saatnya jaga pilihan natural masyarakat, caranya dengan tidak melakukan money politics. Meski ketika saya hadir, sudah ada calon lain, komitmen saya tidak money politics. Saat tidak pakai politik uang, ternyata rakyat masih punya hati, itu kesimpulan yang kita dapat, bukan dari omon-omon tapi praktik saat melakukan kampanye ini bagus jadi catatan kita," kata Hasto Wardoyo.
Hasto Wardoyo sosok yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY menjelaskan, saat pelaku politik yang lain sudah lebih dulu hadir, maka cara mendapatkan kepercayaan rakyat, strateginya adalah berikan sentuhan program seperti cek kesehatan. Di sela pemeriksaan, dilakukan obrolan dan sampaikan pesan.
"Sentuhan dari saya kala turun langsung, berdialog, datangi ke rumah warga, jadi paham peta permasalahan, Yogyakarta itu kota dengan jumlah lansia tinggi, maka pilihan program kerja adalah kebijakan satu kampung satu tenaga kesehatan itu hasil dari berkeliling datang rumah warga," kata Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY ini.
Hasto Wardoyo yakini hasilnya dipastikan berbeda kala proses politik pemilihan kepala daerah diwakilkan ke legislatif.
Kalau nanti ada kepala daerah yang dipilih oleh DPRD, ada potensi money politics.
Secara singkat, Hasto Wardoyo sepakat berdemokrasi untuk jalan melahirkan pemimpin tanpa kekerasan.
"Marilah hadirkan kepemimpinan yang soft dengan hati nurani dan emotional bounding yang bagus akan jadi baik. Pilkada langsung membuat kandidat bisa bertemu, berdialog sekaligus belanja masalah, merekam aspirasi masyarakat," kata Hasto Wardoyo.
Sementara itu, Eko Suwanto, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta merefleksikan, pengalaman berdemokrasi rakyat DIY yang matang penting diingat. Ada pengalaman pemilu sejak 1951, UU 3/1950 ada proses pemilihan DPRD untuk provinsi, pemilihan kepala desa lama sekali, pemilihan ketua RT/RW sangat demokratis dan bermanfaat.
"Sejarah pilkada, PDI Perjuangan ada pengalaman dengan berbagai model. Di dalam proses pilkada Yogyakarta, sejak mengantarkan paslon pendaftaran ke KPU, sampai tanggal coblosan, kita berterima kasih atas kepercayaan rakyat yang memilih secara langsung. Ada gotong royong, konsolidasi door to door, kader bergerak dari rumah ke rumah, anggota fraksi bertemu warganya, partisipasi besar. Kalau rakyatnya bisa memilih kenapa harus wakilnya?" kata Eko Suwanto, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
