2 hours ago
3
Foto udara kawasan hutan mangrove di pesisir Kelurahan Bungkutoko, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (8/1 - 2026).
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah menetapkan Peta Mangrove Nasional 2025 yang menegaskan total luas mangrove Indonesia mencapai 3,45 juta hektare, tersebar di 37 provinsi. Data ini menjadi acuan resmi pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove secara nasional.
Penetapan ini sekaligus menandai kenaikan luasan dibandingkan Peta Mangrove 2024, sekaligus menjadi acuan pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove di seluruh negeri.
Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Darat KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Puji Iswari, mengatakan, “Pada tanggal 23 Desember 2025, Menteri LH/Kepala BPLH menetapkan SK 3438 tentang Peta Mangrove Nasional Tahun 2025. Luas mangrove pada tahun 2025 adalah 3.455.628 hektare yang tersebar di 37 provinsi di Indonesia.”
Puji menambahkan hampir seluruh provinsi memiliki kawasan mangrove, kecuali Provinsi Papua Pegunungan. Luasan ini mengalami peningkatan dibanding Peta Mangrove Nasional 2024 yang tercatat 3.440.464 ha.
Provinsi dengan wilayah mangrove terluas menurut Peta Mangrove Nasional 2025 adalah Papua Selatan (622.288 ha), diikuti Papua Barat (326.666 ha), Papua Tengah (305.846 ha), Kalimantan Timur (239.805 ha), dan Riau (230.911 ha).
Untuk memastikan pengelolaan dan perlindungan, KLH menyusun Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM) bekerja sama dengan 38 perguruan tinggi di berbagai daerah. KLM adalah unit pengelolaan ekosistem mangrove pada hilir suatu daerah aliran sungai atau subdaerah aliran sungai tertentu, yang ditentukan oleh sistem lahan serta interaksi darat dan laut, membentuk kondisi substrat dan salinitas yang sesuai bagi habitat mangrove, termasuk sistem sosial ekonomi yang berinteraksi.
“KLH/BPLH menetapkan 123 KLM melalui SK.3330 Tahun 2025 tentang Peta Indikatif Batas Kesatuan Lanskap Mangrove dengan luas total 5.205.361 ha,” kata Puji seperti dikutip dari Antara, Senin (19/1/2026).
Pada 2024, penyusunan KLM selesai di empat provinsi: Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Pada 2025, dilakukan penyusunan KLM di tujuh provinsi: Kepulauan Riau, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kalimantan Barat, dan Papua Barat Daya. Tahun 2026, ditargetkan penyusunan KLM berlangsung di 26 provinsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
