8 hours ago
3
KLIKPOSITIF – Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) Sumbar, Zainal Abidin mengungkapkan, butuh keuangan yang sehat dan kuat untuk membangun dan mengelola Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan baik.
Bahkan salah satu indikator Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dalam menilai kelayakan dan mutu program studi dan perguruan tinggi, adalah penilaian standar keuangan serta sarana dan prasarana.
“Ada 9 standar borang akreditasi bagi PTS, yang salahsatunya adalah standar keuangan serta sarana dan prasarana,” ujar Zainal Abidin saat berada di Kampus Universitas Fort de Kock (UFDK) Bukittinggi, Kamis 22 Mei 2025.
Zainal Abidin melanjutkan, untuk memenuhi standar tersebut, PTS harus memiliki keuangan yang cukup dalam memenuhi dana operasional proses pembelajaran mahasiswa atau dana operasional penyelenggaraan pendidikan.
Kemudian juga harus memiliki dana
penelitian dosen, dana pengabdian kepada masyarakat, dana pelatihan dan pengembangan SDM dosen serta pegawai.
“Mahasiswa juga butuh sarana praktikum yang nyaman dan representatif. Untuk prodi Kepariwisataan misalnya, tentu butuh sarana memadai yang harus dipenuhi oleh PTS,” ujar Zainal Abidin.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, menurut Zainal tak mungkin hanya mengandalkan dana dari mahasiswa, karena bisa berdampak pada kenaikan atau mahalnya biaya perkuliahan.
Oleh karena itu, PTS bersama yayasan menurut Zainal, harus mampu mengelola keuangan yang tidak hanya bersumber dari mahasiswa.
“Perlu tata kelola keuangan yang baik dan sesuai aturan dari perguruan tinggi dan yayasan. Salah satu caranya adalah membuat unit usaha,” papar Zainal.
Zainal Abidin menjelaskan, unit usaha tersebut tentunya bersifat nirlaba, bukan bersifat provid.
Artinya, semua pendapatan unit usaha tersebut dimanfaatkan untuk biaya operasional dan fasilitas kampus, tidak untuk dibagi-bagikan kepada anggota yayasan atau pimpinan kampus.
“Jadi, kalau ada pihak atau pengambil kebijakan yang menilai PTS itu sudah tidak murni melaksanakan Pendidikan tetapi sudah berbisnis, berarti ia sudah gagal paham,” tutur Zainal.
Tujuan Pendidikan
Zainal mengatakan, tujuan pendidikan tinggi adalah membuat orang beradab, berakhkak, serta berilmu yang berjiwa interpreneur.
Menurutnya, untuk mengasah jiwa enterpreneur itu tidak lagi cukup diceritakan dan diajarkan, tetapi ikut mencoba atau melakukan.
Oleh karena itu di Perguruan Tinggi menurutnya sudah lazim ada usaha usaha yang selaras dengan program studi yang ada.
Zainal mencontohkan, untuk Prodi Pariwisata mahasiswa harus mampu mengurus perhotelan, tata boga, serta travelling atau tourism.
“Untuk jurusan Bisnis Digital misalnya harus ada usaha seperti start up, jurusan Kesehatan harus ada Rumah Sakit Pendidikan dan lain lain sebagainya,” ujar Zainal.
Zainal Abidin juga menuturkan, era dunia kerja saat ini sudah jauh berubah.
Menurutnya, saat ini dunia kerja butuh skill bukan pengetahuan saja, dengan arti kata sudah berbasis skill atau kemampuan, tidak lagi hanya bermodalkan ijazah.
“Orang tidak lagi nanya calon tenaga kerjanya, saudara tamat apa atau atau tamatan mana, tapi lebih spesifik menanyakan bisa apa? kemampuannya apa, keahliannya apa?,” ujar Zainal.
Bagi yang tidak memiliki keahlian khusus menurut Zainal akan tersingkir dan kalah saing, meski IPKnya sangat tinggi.
Zainal juga menyoroti harapan pemerintah yang ingin melahirkan banyak wirausahawan atau pengusaha yang tumbuh dari bawah.
“Untuk menumbuhkan jiwa bisnis itu ya harus di asah di ranah bisnis. Tidak hanya sekedar belajar teori di kampus, tapi harus mampu terjun praktek ke dunia bisnis yang sesungguhnya. Untuk itu maka Perguruan Tinggi harus punya unit bisnis tempat magang mahasiswanya. Kalau sudah berhasil, berarti pendidikannya berhasil. Program seperti inilah yang kita harapkan bersama dan Universitas Fort de Kock Bukittinggi telah mulai melakukan hal itu,” jelas Zainal Abidin yang saat ini juga menjadi Pembina Yayasan Fort de Kock.
