Anggota Pansus LKPJ Wali Kota Makassar, Azwar Rasmin (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) mencari langkah darurat untuk mengatasi krisis daya tampung SMP negeri yang terus berulang setiap tahun.
Salah satu opsi yang didorong ialah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membantu pembiayaan siswa masuk sekolah swasta.
Dorongan itu disampaikan Anggota Pansus LKPJ Wali Kota Makassar, Azwar Rasmin, saat menyoroti masih banyaknya lulusan SD yang terancam tidak tertampung di sekolah negeri, pada rapat LKPJ Wali Kota Makassar di gedung semetara DPRD Kota Makassar, Rabu (06/05) malam.
Menurut Politisi PKS itu, persoalan tersebut tidak bisa lagi dianggap biasa karena menyangkut hak dasar anak memperoleh pendidikan. Ia menyebut pemerintah harus hadir dengan solusi konkret, bukan sekadar alasan keterbatasan kuota.
“Intinya anak-anak Kota Makassar tidak boleh ada lagi yang tidak sekolah,” tegas Azwar.
Ia mengungkapkan jumlah lulusan SD di Makassar diperkirakan mencapai 18 ribu siswa, sementara daya tampung SMP negeri hanya sekitar 13 ribu kursi. Selisih sekitar 5 ribu siswa itu dinilai harus segera diantisipasi lewat intervensi anggaran.
“Kalau sekolah negeri tidak mampu menampung karena pemerintah belum bisa menyediakan fasilitas, maka APBD harus dipakai mencarikan solusi,” ujarnya.
Azwar menyarankan Pemkot Makassar meniru langkah DKI Jakarta yang menggunakan anggaran daerah untuk membantu pembiayaan siswa di sekolah swasta dengan kategori biaya terjangkau.
“Hitung saja kebutuhan 5.000 siswa itu berapa. Masukkan dalam APBD. Bisa bayar sekolah swasta atau sewa tempat belajar,” katanya.
Ia juga menilai ketakutan mengambil kebijakan karena alasan hukum justru membuat pemerintah tidak berdaya membantu masyarakat.
“Kita ini mau bantu anak sekolah, bukan ambil keuntungan. Jangan sampai alasan diskresi membuat pemerintah diam,” tambahnya.
Azwar mengaku prihatin karena masih menemukan kasus anak yang gagal melanjutkan pendidikan akibat persoalan kuota dan biaya sekolah.
“Kasihan, saya pernah lihat ada anak yatim tidak bisa masuk sekolah hanya karena tidak ada jalan,” ujarnya.
Menurutnya, dengan APBD Kota Makassar yang mencapai sekitar Rp5,1 triliun, pemerintah daerah seharusnya mampu menghadirkan solusi agar tidak ada lagi siswa yang terpaksa putus sekolah karena keterbatasan daya tampung SMP negeri.
“Diluar sana ada daerah yang APBD kecil dan PAD kecil tapi bisa buat regulasi untuk selamatkan anak-anak, kita juga harus mencari regulasi itu,” tegasnya.
Ia pun meminta Dinas Pendidikan segera menyiapkan regulasi dan skema pembiayaan yang dapat menjamin seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh akses pendidikan.
