22 hours ago
9
Harianjogja.com, JOGJA— Rencana penerapan full pedestrian Malioboro masih dimatangkan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY. Sebelum skema tersebut diterapkan, sejumlah persoalan mulai dari arus lalu lintas, akses hotel, bongkar muat hingga kebutuhan wisatawan dan penyandang disabilitas masih harus disiapkan.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan Pemda DIY masih menyusun perencanaan dengan mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin muncul ketika kawasan Malioboro diterapkan sebagai area full pedestrian.
Koordinasi mengenai rencana tersebut akan dilakukan secara rutin setiap pekan. Pembahasan melibatkan Asisten II Pemda DIY dan Asisten II Pemkot Jogja dengan materi yang dibicarakan secara bertahap.
"Jadi nanti bicaranya itu misalnya sekarang bicaranya apa dulu, Regol Ayom misalnya gitu," kata Made.
Arus Kendaraan hingga Bongkar Muat Jadi Perhatian
Salah satu persoalan yang perlu dibahas adalah manajemen lalu lintas. Pemda DIY harus menghitung pergerakan arus kendaraan apabila sejumlah sirip yang terhubung dengan kawasan Malioboro ditutup.
Kondisi masing-masing sirip juga akan diperiksa karena karakter dan kebutuhan aksesnya tidak selalu sama. Evaluasi Regol Ayom sendiri sebelumnya telah dilakukan bersama Pemkot Jogja, termasuk terkait kenyamanan pejalan kaki dan akses penyandang disabilitas.
Ni Made mengatakan istilah full pedestrian juga perlu memiliki definisi operasional yang jelas. Pemerintah masih harus menentukan apakah penerapannya berlangsung selama 24 jam, 20 jam, atau 16 jam dalam sehari.
Definisi waktu tersebut akan berpengaruh terhadap pengaturan berbagai aktivitas yang masih membutuhkan akses kendaraan. Salah satunya kegiatan ekonomi di Malioboro yang melibatkan toko, hotel, dan restoran.
Menurut Ni Made, kendaraan tetap dibutuhkan untuk kegiatan bongkar muat barang. Karena itu, apabila kawasan tersebut benar-benar diterapkan sebagai full pedestrian, perlu ada pengaturan waktu khusus untuk aktivitas loading.
"Ini yang mungkin perlu kita bicara komunikasi. Jadi jangan sepihak dari kita saja pemerintah, kita juga harus punya inputan dari teman-teman penggerak ya ada yang ada lah yang beraktivitas yang di di Malioboro gitu," jelasnya.
Akses Tamu Hotel Ikut Dipikirkan
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah akses menuju hotel di kawasan Malioboro. Pemda DIY masih perlu membahas bagaimana mobilisasi tamu hotel apabila kendaraan tidak dapat masuk ke area tertentu.
Ni Made mengatakan pola tersebut juga dapat menjadi bagian dari daya tarik hotel di Malioboro. Ia mencontohkan pengalaman di luar negeri ketika kendaraan tidak dapat masuk hingga depan hotel sehingga tamu harus membawa barang bawaan dari titik pemberhentian menuju tempat menginap.
"Itu kan tergantung kita, apa kita mau mirip itu atau tidak, kan maksudnya tidak bisa contoh 100% di luar karena berbeda, berbeda karakter, hawa juga berbeda," ucapnya.
Dengan demikian, pembahasan full pedestrian Malioboro tidak hanya menyangkut penutupan akses kendaraan. Skema tersebut juga berkaitan dengan bagaimana kegiatan ekonomi dan mobilitas orang tetap dapat berlangsung ketika akses kendaraan dibatasi.
Target 1 November Tetap Disiapkan
Pemda DIY menargetkan 1 November sebagai waktu ketika desain dan skema yang telah disiapkan mulai berjalan. Namun, Ni Made menegaskan target tersebut tetap harus melihat hasil evaluasi dan perkembangan kondisi di lapangan.
"Kita bekerja kan harus ada target ya, tapi itu bukan target semuanya itu harus di situ gitu. Kita kan perlu lihat dari evaluasi. Ya perkembangan di lapangan juga," ujarnya.
Menurutnya, target diperlukan agar proses persiapan mempunyai arah yang jelas. Di sisi lain, pemerintah juga harus mengidentifikasi persoalan krusial yang berpotensi menghambat pelaksanaan full pedestrian.
Karena itu, proses menuju target tersebut akan tetap disertai evaluasi. Pemerintah perlu melihat perkembangan di lapangan sebelum menentukan bentuk penerapan yang sesuai.
Rencana full pedestrian Malioboro sebelumnya juga mendapat dukungan dari Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) DIY. Namun, asosiasi tersebut memberikan sejumlah catatan mengenai akses wisatawan dan fasilitas bagi kelompok yang membutuhkan perhatian khusus.
Humas Asita DIY Iwan Sulistyanto mengatakan penataan Malioboro agar semakin ramah pejalan kaki dapat memperkuat kualitas destinasi wisata. Menurutnya, Malioboro merupakan salah satu ikon utama pariwisata Yogyakarta sehingga peningkatan kenyamanan, keamanan, ketertiban, dan kualitas ruang publik dapat memberikan nilai tambah bagi kawasan tersebut.
Meski mendukung rencana itu, Iwan meminta penerapan full pedestrian dilakukan secara bertahap dan tetap terintegrasi dengan kepentingan pariwisata secara keseluruhan. Menurut dia, perhatian pemerintah tidak cukup hanya diarahkan pada kenyamanan orang yang berjalan kaki.
Akses wisatawan menuju Malioboro juga harus dipastikan. Hal tersebut terutama penting bagi wisatawan yang datang dalam rombongan, lansia, anak-anak, maupun wisatawan dengan kebutuhan khusus.
"Bagi Asita yang terpenting adalah bagaimana kebijakan ini dapat menciptakan keseimbangan antara aspek pelestarian kawasan, kenyamanan wisatawan, mobilitas masyarakat, serta keberlangsungan aktivitas ekonomi dan pariwisata di sekitar Malioboro," ujarnya.
Bagi masyarakat dan wisatawan, bentuk penerapan full pedestrian nantinya akan menentukan bagaimana mereka mengakses Malioboro. Sementara bagi pelaku usaha, pengaturan waktu bongkar muat, akses hotel, dan pergerakan kendaraan menjadi bagian yang perlu diketahui sebelum kebijakan diterapkan.
Dengan target 1 November yang masih disiapkan, Pemda DIY masih memiliki tahapan evaluasi untuk menentukan skema yang sesuai dengan kondisi kawasan Malioboro.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
