KabarMakassar.com — Gelombang disinformasi di Indonesia dinilai bukan sekadar persoalan konten palsu yang beredar di media sosial, melainkan problem sistemik yang menyangkut literasi, model bisnis platform digital, hingga regulasi yang belum memadai.
Di tengah situasi itu, kehadiran kecerdasan artifisial (AI) mempercepat sekaligus memperumit lanskap informasi nasional.
Ketua DigiBroadcast/Digital Media and Broadcasting (MASTEL), Neil R. Tobing, menyebut pihaknya bersama BBC menyusun policy brief dan roadmap penanganan disinformasi dalam kerangka membangun ketahanan informasi nasional. Namun, menurut dia, persoalannya tidak sederhana.
“Kalau bicara kebijakan di Indonesia, ada tiga karakter utama dari ekosistem disinformasi di Indonesia,” ujarnya dalam rangkaian diskusi bertema Navigating AI in Newsrooms: Research Insights and Media Business Sustainability di Hotel Morrissey, Jakarta, Jumat (20/2)
Pertama, rendahnya literasi digital. Dengan penetrasi pengguna media sosial yang mencapai sekitar 160 juta orang, kemampuan publik untuk memilah dan memilih sumber informasi yang kredibel dinilai belum tumbuh secara sistemik.
Kedua, ketergantungan tinggi terhadap platform digital yang mengandalkan trafik dan engagement sebagai model bisnis. Pola ini memang tidak secara langsung menciptakan disinformasi, tetapi mempercepat penyebaran konten emosional, yang kerap menjadi medium subur bagi informasi menyesatkan.
Ketiga, regulasi yang masih bersifat reaktif dan kasus per kasus. Dalam situasi krisis, ketiadaan aturan yang jelas kerap melahirkan respons yang tidak seragam. Neil mencontohkan peristiwa Agustus lalu, ketika respons terhadap demonstrasi berbeda antara media televisi dan media sosial, memicu kebingungan hingga situasi tak terkendali.
Menurut dia, ketika tiga karakter tersebut bertemu dengan teknologi AI, penyebaran disinformasi menjadi semakin cepat dan terkoordinasi. Dampaknya bukan lagi sporadis, melainkan berisiko secara sistemik terhadap stabilitas informasi publik.
Sementara itu, Founder dan CEO Kabar Grup Indonesia, Upi Asmaradhana, mengingatkan bahwa tantangan disinformasi di Indonesia Timur memiliki dimensi yang berbeda.
“Itu adalah kawasan yang sebenarnya dari segi politik, sosial, dan demokrasi itu sesuatu yang berbeda dari kawasan barat Indonesia dan Kawasan tengah,” ujarnya.
Karena itu, disinformasi dan misinformasi tak bisa semata dipandang sebagai masalah, tetapi harus diarahkan menjadi pintu masuk pemberdayaan. Upi menyebut upaya kolaboratif ini sebagai blessing in disguise bagi Indonesia Timur, sebuah momentum membangun kesadaran kolektif tentang imajinasi kebangsaan yang lebih adil.
Sejak Maret 2025, ia bersama jejaring media di Papua, Maluku, Sulawesi, dan Gorontalo menggelar pertemuan di Makassar untuk merumuskan langkah bersama. Tantangan terbesar, menurut dia, bukan sekadar infrastruktur, melainkan literasi kognitif dan keberpihakan politik pemerintah terhadap kawasan tersebut.
Upi menilai roadmap nasional semestinya lebih memotret kebutuhan Indonesia Timur. Kolaborasi dengan kampus pun dilakukan, termasuk penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Negeri Makassar dan Universitas Hasanuddin, untuk membangun kesadaran politik dan literasi teknologi berbasis AI.
“Yang harus kita bangun adalah ekosistem informasi yang sehat di Indonesia Timur,” ujarnya.
Media, kata dia, harus menjadi titik awal penyadaran publik, terutama di wilayah yang masih masuk kategori 3T yang memiliki kondisi terluar, terjauh, dan terisolir.
Dari perspektif gender, Pemimpin Redaksi dan Penanggungjawab Konde.co, Luviana Ariyanti, menyoroti sesuatu yang disebut sebagai kolonisasi data. Ia mempertanyakan kelompok yang memproduksi data dan teknologi, sementara jurnalis perempuan di Indonesia hanya sekitar 18–20 persen.
“Jadi teknologi itu bukan hanya kita membuka laptop dan mempunyai keahlian menulis, tapi juga perspektif kita tentang keberpihakan,” kata Luviana.
Menurut dia, teknologi bukan semata soal kemampuan teknis, melainkan juga perspektif dan keberpihakan. Ketika diskursus publik hanya berkutat pada angka adopsi teknologi, persoalan dampak terhadap kelompok rentan kerap terabaikan.
Ia mencontohkan maraknya kekerasan berbasis gender secara daring yang dialami perempuan, termasuk di Indonesia Timur. Namun, diskusi publik lebih sering berhenti pada statistik penggunaan teknologi, bukan pada dampak sosialnya.
Konde.co meluncurkan microsite “Perempuan Timur” sebagai pengingat bahwa Indonesia tidak hanya berada di Barat, tetapi juga di Timur. Inisiatif serupa dilakukan Kabar Makassar melalui kanal “Kabar Perempuan”. Bagi Luviana, isu ini harus di-mainstreaming-kan, bukan dipinggirkan.
Dalam diskusi panel ini, Country Director Indonesia dan Pacific BBC Media Action, Rachael McGuinn, menegaskan bahwa organisasinya tidak datang sebagai ahli pembangunan Indonesia, melainkan sebagai fasilitator yang membawa pendekatan berbasis riset dan dialog lintas sektor.
Menurut dia, proyek Public Interest Media and Healthy Information Environments (PIMHIE) ini berangkat dari pertanyaan sederhana, “Apa yang bisa dilakukan untuk mendukung media kepentingan publik dan menciptakan lingkungan informasi yang sehat?”.
BBC Media Action memulai dengan riset terhadap audiens dan pengalaman mereka menghadapi misinformasi serta disinformasi.
Hasilnya menunjukkan persoalan yang kompleks dan beragam, terutama di Indonesia Timur, dengan kebutuhan informasi yang masih tinggi dan tantangan tersendiri dalam distribusinya.
AI, dalam diskusi ini, dipandang sebagai alat yang dapat membantu menghadirkan keberagaman suara sekaligus membawa risiko baru. Karena itu, pendekatan berbasis bukti dan kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci.
Di tengah percepatan teknologi dan polarisasi informasi, satu benang merah mengemuka, yaitu bahwa ketahanan informasi nasional tak cukup dibangun dengan perangkat digital semata. Hal ini membutuhkan literasi, regulasi yang adaptif, keberpihakan pada wilayah tertinggal, serta jurnalisme yang tetap berpijak pada kepentingan publik.
Tentang Public Interest Media and Healthy Information Environments (PIMHIE)
Kebutuhan akan platform yang menjembatani riset global, keahlian di tingkat internasional, dan praktik media lokal kian mendesak. Oleh karena itu Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bekerja sama dengan BBC Media Action melalui proyek Public Interest Media and Healthy Information Environments (PIMHIE) berupaya menjawab kesenjangan tersebut dengan mendiseminasikan riset terkait AI yang relevan bagi ruang redaksi, sekaligus memfasilitasi dialog mengenai keberlanjutan bisnis media di era AI.
Dengan mempertemukan praktisi media, regulator, asosiasi industri, serta pemangku kepentingan di sektor teknologi, forum ini ditujukan untuk mendorong diskusi yang berbasis informasi, kolaborasi lintas sektor, dan pembelajaran bersama. Pertemuan ini juga menjadi momentum untuk mempererat jejaring dan solidaritas komunitas media Indonesia beserta para mitranya dalam menghadapi tantangan transformasi digital.
