Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, mendorong percepatan penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Sabtu (07/03).
Menurutnya, konsep ekonomi konstitusi yang kembali didorong pemerintah pusat menempatkan koperasi sebagai salah satu kekuatan utama ekonomi nasional selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta.
“Koperasi itu amanat konstitusi. Dalam sistem ekonomi kita, koperasi harus menjadi pilar utama bersama BUMN dan swasta. Karena itu penguatan koperasi, khususnya di desa dan kelurahan, menjadi fokus pemerintah,” kata Nurdin Halid.
Politisi Partai Golkar dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II ini juga menilai program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat.
Melalui koperasi tersebut, distribusi berbagai kebutuhan seperti pupuk, gas hingga sembako dapat dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran.
Ia pun meminta Pemerintah Kabupaten Barru segera membentuk tim percepatan untuk mengoptimalkan operasional koperasi desa agar selaras dengan program nasional penguatan ekonomi kerakyatan.
“Kalau koperasi desa ini dikelola dengan baik, maka bisa menjadi jalur distribusi berbagai kebutuhan masyarakat. Ini akan membantu memperkuat ekonomi rakyat,” ujarnya.
Nurdin Halid juga menyerahkan Buku Koperasi Merah Putih serta bantuan Simpanan Sukarela Tahap I senilai Rp275 juta untuk mendukung penguatan 55 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Barru.
Ia juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada anak-anak dari Panti Asuhan Al Munawarah dan Panti Asuhan Amanah.
Sementara itu, Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan Nurdin Halid terhadap pembangunan di daerahnya.
Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kebersamaan antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kekuatan penting untuk mendorong kemajuan Kabupaten Barru,” ujarnya.
Andi Ina juga memaparkan sejumlah capaian yang berhasil diraih pemerintah daerah, termasuk keberhasilan Barru menjadi daerah pertama yang melengkapi dokumen dan melantik seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal serta adanya pengalihan dana pusat sekitar Rp133 miliar yang berdampak pada APBD 2026, Pemkab Barru tetap berupaya memperkuat pembangunan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
Dalam pertemuan tersebut turut dibahas potensi strategis daerah, di antaranya pengembangan Pelabuhan Garongkong yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penguatan sektor kelautan melalui program Kampung Nelayan mengingat Barru memiliki garis pantai sepanjang sekitar 78 kilometer.
